TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Bagir Manan menilai aksi pewarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meninggalkan ruang konferensi pers sebagai tindakan demonstratif. Saat itu, Ketua KPK Abraham Samad sedang menjelaskan soal pemeriksaan Wakil Presiden Boediono dalam kasus pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century.
“Tidak perlu seperti itu, pergi saja langsung kalau memang tidak mau meliput,” kata Bagir kepada Tempo, Selasa, 26 November 2013.
Menurut Bagir, masalah pemberitaan KPK bergantung pada reporter setiap media. Kalau mereka memilih boikot, dia menambahkan, menjadi urusan reporter dengan masing-masing redaksi newsroom medianya.
Masalah boikot wartawan KPK menjadi provokatif karena citra lembaga itu sebagai pembuat berita dan sering kali jadi sorotan. “Padahal, kalau reporter tidak mau memberitakan, itu urusan mereka. Mau apa lagi?” ujar Bagir.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan suasana sempat kikuk akibat aksi boikot yang dilakukan oleh sejumlah peliput di komisi antikorupsi. “Pimpinan yang memberikan keterangan pers dan berbicara di depan jadi merasa tidak enak,” kata Johan.
Dia menyebutkan, pimpinan KPK juga punya harga diri yang perlu dijaga. “Untuk itu akhirnya keterangan pers tidak jadi diberikan karena ada sejumlah protes,” kata dia.
Dalam jumpa pers yang berlangsung pada Senin, 25 November 2013, hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono. Saat jumpa pers dibuka oleh Johan, seorang jurnalis televisi nasional langsung memotong sebelum pimpinan KPK sempat memberikan keterangan.
Peristiwa itu pun tersiar secara langsung oleh siaran televisi nasional. “Saya hanya mengatakan pada mereka, (konpers ini) perlu dilanjutkan atau tidak?” kata Johan.
Belakangan, Johan menyatakan sebagian besar wartawan tetap meneruskan pemberitaan. "Akhirnya mereka meminta konferensi pers lagi pada saya (sebagai juru bicara KPK)." (Baca: Boikot Hanya Beberapa Jam)
"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."
Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?
