TNI: Penyelundupan di Perbatasan Masih Tinggi  

Reporter

Sabtu, 23 November 2013 16:39 WIB

Pemukiman warga di perbatasan RI - Timor Leste di Atambua. TEMPO/John Seo

TEMPO.CO, Kupang - Komandan Pasukan Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Mayor Infanteri Budi Prasetyo, menyatakan tingkat penyelundupan di daerah perbatasan cukup tinggi. Dalam kurun waktu dua bulan masa tugasnya, pasukan pengamanan yang berasal dari Batalyon Infanteri 743 Pradnya Samapta Yudha ini sudah menggagalkan penyelundupan bahan bakar minyak, bahan kebutuhan pokok, sejumlah senjata api, dan kendaraan bermotor.

"Lebih banyak dari warga negara Indonesia yang menyelundupkan ke Timor Leste," kata Budi Prasetyo.

Faktor utama penyelundupan, menurut dia, adalah rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan minimnya lapangan pekerjaan di perbatasan. Hal ini semakin didukung kebutuhan masyarakat Timor Leste akan BBM dan sembako karena perbedaan harga yang tinggi.

Budi memaparkan, harga seliter BBM di Timor Leste sekitar Rp 15 ribu, sedangkan di Kabupaten Belu hanya mencapai Rp 8.000.

Pasukan pengamanan perbatasan sudah menggagalkan penyelundupan sebanyak 9,133 ribu liter. Selain itu, TNI mengamankan usaha penyelundupan 13 senjata api rakitan, 109 amunisi, enam granat tangan, dan lima magazen M16. Adapun penyelundupan sembako yang berhasil digagalkan adalah dua jeriken minyak goreng, 34 botol minuman keras, tujuh dus mi instan, empat karung tembakau, dan satu karung terigu.

"Kami juga gagalkan penyelundupan satu Kijang Innova," dia mengungkapkan.

Sebagai langkah antisipasi, Budi menyatakan terus berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat di perbatasan mengenai pelanggaran hukum tindak penyelundupan. Selain itu, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan juga memberikan pelatihan di bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Modusnya, mereka berjalan kaki membawa barang ke arah perbatasan."

FRANSISCO ROSARIANS

Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Vonis Baru Angelina | Adiguna Sutowo | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi |

Baca Juga
Mengklaim Didukung 11 Partai, Mahfud Tambah Pede
Kontroversi dan Diskriminasi Waria
Pemerintah Imbau WNI di Australia Tetap Tenang
Skandal Penyadapan, WNI di Canberra Adem Ayem
Kasus SKK Migas, KPK Cegah Ajudan Jero Wacik




Berita terkait

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

19 Agustus 2017

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

Verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan untuk kepastian geografi Indonesia.
Saat ini masih ada 1.448 pulau yang namanya belum dibakukan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

17 Agustus 2017

Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB.

Baca Selengkapnya

Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

1 Agustus 2017

Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

Dalam beberapa tahun terakhir, Miangas baru dapat mengakses jaringan 2G.

Baca Selengkapnya

Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

29 Juni 2017

Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

Bila ada penumpang ke Karamian, kapal terpaksa buang sauh sekitar 2 mil dari pantai.

Baca Selengkapnya

Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

13 April 2017

Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

Hingga saat ini, telah dilakukan secara bersama-sama 23 kegiatan
pendistribusian uang Rupiah ke daerah terluar dan terpencil di
wilayah NKRI.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

3 Februari 2017

Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

KKP memiliki sejumlah program prioritas pada 2017, salah satunya melakukan verifikasi, pendataan, hingga sertifikasi atas 111 pulau terluar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

20 Januari 2017

Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan negara perlu segera membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil dari tangan swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

17 Januari 2017

Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

Penguasaan pulau oleh perusahaan atau perseorangan maksimal 70 persen. Sisanya dikuasai oleh negara.

Baca Selengkapnya

Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

12 Januari 2017

Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah
meninjau ulang kontrak penyewaan pulau oleh pihak asing.

Baca Selengkapnya

Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

11 Januari 2017

Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

Nantinya, ujar Sofyan, akan terdapat mekanisme apabila terdapat pihak yang ingin mengelola pulau-pulau itu.

Baca Selengkapnya