Mendagri Kumpulkan Pendukung dan Anti-Syaukani

Reporter

Editor

Jumat, 17 Desember 2004 10:20 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna A.F. bersama dengan tokoh masyarakat di Kalimantan Timur akan ke Departemen Dalam Negeri membahas penyelesaian penggantian Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Syaukani. Selain rombongan Gubernur, datang pula tokoh masyarat Kutai Kartanegara dan anggota DPRD Kalimantan Timur. ?Inti masalahnya, hanya miscommunication,? kata Menteri Dalam Negeri, M. Ma'ruf kepada wartawan seusai pertemuan di Kantor Depdagri, Jakarta, Jumat (17/12) pagi. Pertemuan ini merupakan upaya Departemen Dalam Negeri untuk mengetahui protes masyarakat Kutai Kartanegara dalam penunjukan pejabat Bupati sementara Awang Dharma Bakti menggantikan Syaukani yang telah habis masa jabatannya 10 Desember lalu. Ternyata, penggantian menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Warga Kutai Kartanegara menilai, usulan Gubernur Kalimantan Timur tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. ?Lebih baik Awang Dharma Bakti menjadi Gubernur jangan diadu dengan Syaukani,.? kata Aji Ridwan Sya'ranie, Menteri Sekretaris Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura usai pertemuan. Aji menilai, penggantian itu tidak melalui koordinasi dengan masyarakat. ?Kami minta SK Menteri ditinjau kembali,? katanya. Dirjen Otonomi Daerah, Progo Nurdjaman, mengatakan persoalan antara dua pihak tengah diupayakan penyelesaiannya. Ia mengatakan, pergantian itu sudah sesuai prosedur. ?Ini hanya beda persepsi DPRD dan Gubernur soal prosedurnya,? katanya. Purwanto?Tempo

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

7 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya