Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri), Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto dan Dirut Bank Mandiri Budi G Sadikin (kanan), menunjukkan gelang e-money sebagai salah satu alat pembayaran pada pembukaan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2013 di Jakarta, Rabu (13/11). Bank Mandiri terus mendukung upaya pengembangan infrastruktur di Indonesia termasuk proyek infrastruktur MP3EI. ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa terkejut mengetahui namanya masuk dalam daftar menteri senior yang disadap oleh pemerintah Australia. Penyadapan itu dilakukan dalam kurun waktu 2007-2009 saat ia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Hatta awalnya enggan menanggapi pertanyaan wartawan tentang dugaan penyadapan tentang dirinya. “Ini kan baru dugaan. Saya tak bisa berkomentar banyak tentang ini. Kami serahkan kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan,” kata dia usai menghadriri acara peluncuran layanan elektronik perizinan terintegrasi di Hotel Borobudur Jakarta, Senin, 18 November 2013.
Raut wajah Hatta berubah saat seorang wartawan asing bertanya dan menyodorkan data tentang dugaan adanya penyadapan terhadap para menteri senior. “Oh, nama saya ada di daftar ini, ya?” kata Hatta sambil membaca daftar tersebut. “Terima kasih atas infonya. Boleh data ini untuk saya?” kata Hatta kepada wartawan tersebut. Di daftar itu juga terdapat nama Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Dia mengaku prihatin atas adanya dugaan penyadapan itu. Menurut dia, di tengah era keterbukaan publik seperti ini, tak seharusnya sesama negara melakukan penyadapan. Apalagi, kata Hatta, saat menjabat Menteri Sekretaris Negara, banyak rahasia negara yang tak bisa dipublikasikan.
Walau begitu, dia kembali mengatakan akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu. "Jangan over reaksi, apalagi ini masalah hubungan dua negara."
Kabar tentang penyadapan Australia terhadap Indonesia pertama kali dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Stasiun pemantauan yang berada di Kepulauan Cocos itu tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia, atau dilaporkan di media, meskipun beroperasi selama lebih dari dua dekade.
