Wali Kota Kupang Ngotot Beli Toyota Fortuner  

Reporter

Sabtu, 16 November 2013 16:34 WIB

TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Kupang - Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jonas Salean kembali mengusulkan pembelian dua unit mobil Toyota Fortuner pada rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Mobil tersebut akan digunakan sebagai mobil operasional Wali Kota dan Wakil Wali kota. “Mobil Honda CRV yang kami gunakan saat ini, selain mobil bekas, juga tidak layak digunakan ke daerah yang kondisi jalannya jelek. Bodinya rendah,” kata Jonas kepada wartawan, Sabtu, 16 November 2013.

Menurut Jonas, pembelian Toyota Fortuner tidak melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor terkait mobil jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam peraturan tersebut, mobil yang diperkenankan adalah 3500 CC.

Jonas menjelaskan, ia ngotot untuk kembali mengusulkan pembelian mobil Toyota Fortuner setelah berkonsultasi dengan Ketua DPRD Kota Kupang Telenmark Daud. “Ketua DPRD mengatakan akan membawanya dalam rapat pembahasan APBD 2014,” ujarnya.

Namun, Telenmark menolak keinginan Jonas. Selain harganya mahal, yakni untuk pembelian dua mobil Toyota Fortuner akan menghabiskan dana Rp 1,2 miliar lebih, juga dinilai tidak mendesak, sehingga dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. "Dananya sudah kami alihkan peruntukannya karena lebih mendesak pembangunan infrastruktur,” ucapnya.



YOHANES SEO

Berita terkait

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

7 April 2023

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?

Baca Selengkapnya

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

7 April 2023

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?

Baca Selengkapnya

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

7 April 2023

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Selengkapnya

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

6 November 2022

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.

Baca Selengkapnya

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

8 Agustus 2022

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.

Baca Selengkapnya

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR

Baca Selengkapnya

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

27 Agustus 2019

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

30 Juli 2019

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

11 Mei 2019

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya