Sejumlah petugas mengecek kesiapan kotak suara dan logisitik lainnya yang akan didistribusikan ke sejumlah kecamatan di KPU Kota Gresik, Minggu (18/8). Sebanyak 180 kotak logistik akan didistribusikan ke pulau Bawean sebagai kecamatan pertama yang menerima logistik untuk keperluan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 29 Agustus 2013. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Bogor - Anggota Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, mengatakan institusinya tidak menggunakan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data tunggal ketika menyusun daftar pemilih tetap (DPT). "Kami tidak gunakan DP4 sepenuhnya karena tidak semua data itu bisa terbaca oleh sistem kami," ujar Hadar kepada Tempo di Kabupaten Bogor, Selasa, 12 November 2013.
Hadar menjelaskan, terdapat banyak kerancuan dalam data acuan yang diserahkan Kemendagri. Ia mencontohkan, Kemendagri memasukkan kode wilayah yang berbeda di dalam datanya. Padahal, kode wilayah tersebut dipakai untuk mengidentifikasi setiap kelurahan. Perubahan data itu membuat KPU sempat memulangkan DP4 kepada Kemendagri untuk diperbaiki.
KPU, Hadar melanjutkan, berinisiatif menyusun sendiri DPT-nya dengan basis data yang dikumpulkan dari tempat pemungutan suara. Data itu berasal dari DP4 yang telah disesuaikan dengan DPT pemilihan kepala daerah terakhir.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, mempertanyakan basis data KPU yang tidak menggunakan DP4. Menurut dia, Kemendagri telah menyerahkan DP4 yang berisi 190 juta nama lengkap dengan nomor induk kependudukan (NIK) sejak awal 2013. KPU, ia menambahkan, bertugas memutakhirkan data tersebut.
