Kasus Suap Gedung DPR, Pius Membantah

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 12 November 2013 05:36 WIB

Pius Lustrilanang. dok TEMPO/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pius Lustrilanang, memilih bungkam ihwal kabar dirinya menerima duit dalam rencana proyek gedung DPR. Ia mengaku sudah berkali-kali membantah informasi tersebut.

"Saya sudah bantah, apalagi yang kurang?" kata Pius saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin, 11 November 2013. Pius mempertanyakan asal-muasal informasi yang menuding dirinya melakukan perilaku suap tersebut.

Dalam laporan majalah Tempo pekan ini, Pius diduga menerima sogokan Rp 1,5 miliar dari PT Adhi Karya, kontraktor yang disebut-sebut telah melakukan lobi untuk mengelola proyek. Selain politikus Gerindra tersebut, ada pula nama Ketua DPR Marzuki Alie yang disebut menerima Rp 250 juta pada 2010.

Namun mereka membantah tudingan tersebut. Proyek itu akhirnya kandas pada 23 Mei 2011 setelah didesak oleh banyak pihak. Sebelumnya, gedung itu direncanakan setinggi 36 lantai dan menghabiskan duit sekitar Rp 1,16 triliun. (Baca juga: Marzuki: Tempo, Nanti Ketemu di Surga atau Neraka)

TRI SUHARMAN

Topik Terhangat
Korupsi Hambalang
| SBY Vs Jokowi | Suami Ratu Atut Meninggal | Suap Akil Mochtar | Adiguna Sutowo







Berita Terkait
Kasus Mark-up Alkes, KPK Akan Periksa Airin
Marzuki Alie: Kalau Suapnya Rp 1 T Baru Sebanding

SBY Bikin Buku 'Curhat' Pemilu

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

17 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya