Kasus Mark-up Alkes, KPK Akan Periksa Airin  

Reporter

Senin, 11 November 2013 07:12 WIB

Airin Rachmi Diany. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany terkait kasus dugaan penyimpangan pengadaan proyek alat kesehatan di Tangerang Selatan. KPK kini sedang menyelidiki kasus tersebut. "Secara administratif, dia akan diperiksa sebagai kepala daerah yang merupakan pengguna anggaran," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat dihubungi Tempo, Ahad, 10 November 2013.

Menurut Zulkarnain, Airin termasuk pejabat yang masih relevan untuk dimintai keterangan terkait kasus alat kesehatan. Zulkarnain mengatakan, secara administratif, orang pertama yang akan dimintai keterangan adalah pejabat pembuat komitmen (PPK). "Kemudian, dari pemeriksaan pertama itu, lihat bagaimana keterkaitannya, sekaligus kami akan meneliti bagaimana perkembangan pemeriksaannya," kata Zulkarnain. (Baca: Mark-up RSUD Airin, Jantung Sehat Dinilai Sakit)

Setelah memeriksa PPK, masih secara administratif, berturut-turut KPK akan memeriksa kuasa pengguna anggaran (kepala dinas) kemudian pengguna anggaran (kepala daerah). "KPK akan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang relevan. Sebab, yang menyedihkan, terkadang proses pengadaan barang dan jasa itu berjalan tak sebagaimana seharusnya," kata Zulkarnain.

Sebelumnya, sumber Tempo di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan mengatakan penyimpangan anggaran pada pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ditengarai dilakukan dengan berbagai modus. Misalnya, anggaran untuk fasilitas RSUD dan sejumlah puskesmas diduga digelembungkan, tapi nyatanya peralatan yang dibeli jauh lebih murah.

Dalam pengadaan enam unit alat USG dua dimensi yang kini disebar di sejumlah puskesmas di Tangerang Selatan, harga per unit hanya Rp 250 juta, tapi dibuat menjadi Rp 500 juta. "Dari itu saja, anggaran bengkak mencapai Rp 2 miliar," kata sumber tersebut.

Penyelidik KPK sudah mendatangi kantor Dinas Kesehatan Tangerang Selatan di kompleks perkantoran Kota Tangerang Selatan, Jalan Witana Hardja, Pamulang, Tangerang Selatan. Dari tempat itu, sebuah printer dan dokumen disita.

MUHAMAD RIZKI | JONIANSYAH







Berita terpopuler
Ini Curhat Suami Mantan Hakim Vica kepada Tempo
Ical Bersedia Tanggung Utang Hikmat
Ratu Atut Histeris Saat Suami Masuk Keranda
Sedang Dipamerkan, iPad Mendadak Meledak
Negara Tetangga Terlibat Kecelakaan MI-17 TNI?
5 Langkah Amankan Jaringan Wi-Fi
Situs Perselingkuhan Diblokir di Singapura
Keluarga Atut Siapkan 2.000 Porsi Ayam bagi Pelayat
5 Aplikasi untuk Pertajam Memori
Kesaksian Perawat: JFK Tewas oleh Peluru Berbeda

Berita terkait

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

12 menit lalu

Seluk-beluk Pansel Capim KPK yang Bakal Dibentuk Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024. Berikut kriteria dan tugas Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pelapor Kepala Bea Cukai Purwakarta soal LHKPN Mengaku Diminta KPK Melengkapi Data

2 jam lalu

Pelapor Kepala Bea Cukai Purwakarta soal LHKPN Mengaku Diminta KPK Melengkapi Data

Andreas dari kantor hukum Eternity Lawfirm mengatakan telah mendapat kabar dari KPK soal tindak lanjut laporan terhadap Kepala Bea Cukai Purwakarta.

Baca Selengkapnya

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

3 jam lalu

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

Ribuan perusahaan kebun sawit ilegal membabat 3,3 juta hektare hutan. Pengenaan denda disebut tak menghitung kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

9 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Periksa Kasdi Subagyono hingga ASN Kementan

11 jam lalu

Kasus Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Periksa Kasdi Subagyono hingga ASN Kementan

Dewas KPK memeriksa beberapa saksi juga terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sidang etik dugaan penyalahgunaan wewenang.

Baca Selengkapnya

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

12 jam lalu

Reaksi Penegak Hukum Soal Larangan Penyiaran Jurnalisme Investigasi dalam Draf RUU Penyiaran

Kejaksaan Agung mengatakan jurnalisme investigasi membantu pengungkapan kasus hukum.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

13 jam lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

14 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

14 jam lalu

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

15 jam lalu

Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyerahkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) sesuai ketentuan hukum jika terbukti menyalahi wewenang dalam sidang etik.

Baca Selengkapnya