TEMPO.CO, London - Isu pemberantasan korupsi di Indonesia rupanya menarik perhatian mahasiswa asing ketika Wakil Presiden Boediono memberikan kuliah umum di Universitas Oxford, Rabu sore waktu setempat. Seorang penanya, misalnya, ternganga mengetahui jumlah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi mencapai sedikitnya 360 orang sejak lembaga antirasuah itu berdiri pada 2002.

Mereka sebagian besar merupakan pejabat publik, seperti anggota parlemen, pejabat kepolisian, birokrat, gubernur, wali kota, bahkan hakim tinggi. “Pemberantasan korupsi kini menjadi agenda nasional teratas di Indonesia,” kata Boediono. “Koruptor menjadi musuh nomor satu masyarakat.”

Ketika ditanya tentang pelajaran apa yang bisa dipetik dunia atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang begitu luar biasa, Wakil Presiden menjawab dengan menceritakan latar belakang lahirnya KPK sebagai tuntutan era Reformasi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tuntutan publik yang sangat kuat saat itu. Tuntutan itu diusung oleh para pendukung kekuatan politik baru, yang menggeser dominasi kelompok yang mendukung status quo.

“Apa pun yang diminta oleh mayoritas pada saat itu hampir pasti dipenuhi. Karena itu aturan perundangan yang mengatur pendirian institusi ini cepat terwujud,” kata Wakil Presiden.

Setelah berdiri, kata Boediono, tim pertama yang mengisi KPK berhasil mewujudkan sebuah sistem yang baik dan berkelanjutan sehingga meletakkan jalan bagi beberapa kali suksesi dengan proses seleksi yang ketat dan transparan. “Ini adalah tantangan berat ketika pemerintahan yang baru harus membentuk sebuah institusi yang tidak tunduk pada proses hukum yang telah ada,” katanya.

Sulitnya mengelola pemerintahan


Wapres juga ditanya tentang peran dunia internasional dalam mendukung atau menghambat transformasi Indonesia. Menurut dia, negara demokrasi yang masih muda seperti Indonesia membutuhkan dukungan dunia internasional. Namun sebuah transformasi yang mendasar harus tumbuh dari dalam dan dihasilkan oleh proses internal masyarakat sendiri.

Kuliah umum itu diikuti oleh 160 mahasiswa Oxford, termasuk 10 mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di universitas ternama tersebut. Dalam kuliah umum yang dimoderatori Dekan Blavatnik School of Government Profesor Ngaire Wood itu, Boediono menyodorkan tema “Transformasi Indonesia: Tantangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi”.

Dalam diskusi, Wapres juga menjawab sejumlah pertanyaan, antara lain tentang sulitnya pengelolaan pemerintahan untuk wilayah Indonesia yang sangat luas, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 yang berubah, dan upaya Indonesia menangani perubahan iklim.

Wakil Presiden mengakui bahwa perubahan dari sistem terpusat menuju sistem desentralisasi terjadi begitu cepat. Pada 1998, hanya ada 330 kota/kabupaten dan provinsi. Tiga tahun kemudian membengkak menjadi 530. Dari perubahan cepat ini, kata Boediono, pemerintah memetik pelajaran: sebagian bisa dicatat sebagai keberhasilan, sebagian lagi berupa tantangan yang harus diperbaiki ke depan. “Kami juga menyadari bahwa daerah memiliki kemampuan yang bervariasi, karena itu kami terus melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat dan terjadwal,” kata Wapres.

Sebagai penutup, Wapres ditanya target mana yang paling menjadi prioritas pembangunan. Menurutnya, yang paling mudah dicapai adalah pembangunan infrastruktur. “Yang paling sulit justru di area politik mengingat tata kelola institusi politik menjadi awal dari pembuatan berbagai aturan dasar di institusi-institusi lain,” katanya.

YOS RIZAL (LONDON)

Berita Terkait
Wapres: Forum Ekonomi Dunia Islam Bukan Restoran
Indonesia Akan Pimpin Aliansi Pemerintahan Terbuka
Boediono: Jaga Ekonomi Bukan Cuma Tugas Pemerintah
Ribuan Importir Asing Siap Belanja di Kemayoran
Boediono: Perbaikan Infrastruktur Amat Penting