TEMPO Interaktif, Jakarta:Korupsi telah menyebabkan negara ini terpuruk dan seluruh rakyat menjadi korban. Menurut Al Muzzammil Yusuf, anggota Komisi III Fraksi PKS dalam seminar menyambut Hari Anti Korupsi se-Dunia di DPR RI, Rabu (8/12), korupsi juga merupakan bentuk terorisme yang harus diperangi dan dibasmi. Oleh karena itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung segala langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberantasnya, termasuk penahanan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh.Selain Muzzammil, seminar yang diadakan PKS ini juga menghadirkan Ir. Untung Wahono Ketua F-PKS dan Suripto anggota Komisi I DPR dari FPKS sebagai pembicara. Menurut Muzzammil, sebagai manifestasi massal perang terhadap korupsi, FPKS juga mendesak pemerintah untuk mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun pemberantasan korupsi.Ia juga mendesak perlunya segera dilakukan amandemen terhadap UU 30/2002 dan UU yang terkait (UU 28/1999, UU 31/1999 jo UU 20/2001) sehingga memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugasnya dengan cepat. "Dalam upaya pemberantasan korupsi, perlu adanya penguatan terhadap KPK,"ujar Muzzammil.Menurut Muzzammil, pemerintahan SBY-JK harus segera mengambil langkah nyata dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah dengan meratifikasi UN Convention Against Corruption dengan harapan Indonesia bisa aktif dalam kerja sama internasional.Pada bagian lain, Suripto mendesak kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung sebagai lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan upaya pemeriksaan, penyidikan maupun pengadilan kasus korupsi. Lembaga-lembaga ini harus berani memecat atau minimal memberhentikan sementara aparatnya yang terindikasi memperlambat proses pemeriksaan, penyidikan maupun pengadilan perkara korupsi. "Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung harus berani mengambil langkah tegas,"kata Suripto.