TEMPO.CO, Batam - Kapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Endjang Sudrajat mengatakan, telah menyiapkan seribu lima ratus polisi untuk mengawal aksi unjuk rasa buruh yang akan digelar 28 Oktober 2013. Pengawalan ini dilakukan untuk menghindari gesekan-gesekan yang kemungkinan terjadi di lapangan. "Ini merupakan langkah antisipasi," kata Endjang melalui pesan singkat, Ahad, 27 Oktober 2013.
Menurut Endjang, jajarannya juga telah menjalin komunikasi dengan serikat pekerja untuk pengamanan lokasi yang menjadi pusat unjuk rasa. Misalnya saja kantor Pemerintah Kota Batam, Kantor Wali Kota, dan kawasan industri. "Hindari aksi sweeping," kata Endjang.
Sebab melakukan sweeping akan memperkeruh keadaan, dan dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Endjang juga khawatir, jika buruh melakukan sweeping, justru akan mengganggu iklim investasi di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Dalam pengamanan unjuk rasa, kata Endjang, polisi juga akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia.
Kordinator aksi unjuk rasa, Suprapto mengatakan, aksi terkait dengan tuntutan kenaikan upah dari Rp 2,04 juta per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan atau 50 persen dari Upah Minimum Kota saat ini. Mereka juga meminta sistem otsourcing dihapus. Apalagi Mahkamah Konstitsi sudah memutuskan bahwa perusahaan tidak bisa lagi menggunakan sistem outsourcing kecuali cleaning service, catering, pengadaan tenaga satuan pengamanan, serta transportasi yang berkaitan dengan minyak dan gas.
Tuntutan lain adalah pemberi kerja harus menaati dan menjalankan program jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014, serta meminta pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembantu Rumah Tangga.
Suprapto mengemukakan, aksi unjuk rasa ini akan berlangsung selama tujuh hari, dimulai pada 28 Oktober 2013. Aksi ini melibatkan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( FSPMI) dan SPN. "Yang lain belum menyatakan ikut," ujar Suprapto.
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kepulauan Riau, Muhammad Anas Nasir mengatakan,organisasinya tidak ikut dalam aksi unjuk rasa yang digagas FSPMI. "Ini sesuai arahan pusat," kata Muhammad Anas Nasir kepada Tempo.
RUMBADI DALLE
Berita Terpopuler
Jerman Meradang, Kirim Pejabat Intelijen ke AS
AS Awasi Ponsel Kanselir Jerman Sejak 2002
Indonesia Sambut Pembebasan Warga Korea Selatan
India Krisis Bawang Merah
Venezuela Bentuk Kementerian Kebahagiaan|
Arab Saudi Tangkap 12 Wanita Pengemudi
Wartawannya Disuap, Koran Besar Cina Minta Maaf
