Soal Ahmadiyah Sumedang, Polisi Utamakan Keamanan

Reporter

Editor

Istiqomatul Hayati

Minggu, 27 Oktober 2013 21:13 WIB

Anak-anak Jemaat Ahmadiyah melakukan penghiormatan, pada saat upacara bendera HUT RI ke-68 di asrama transito, Majeluk, Lombok, NTB, (17/8). TEMPO/Dwianto Wibowo

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Polres Kabupaten Sumedang Ajun Komisaris Besar Hadianur mengatakan, polisi berpegang pada Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Ahmadiyah dalam kasus penyegelan Masjid Al-Muslih, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, oleh massa intoleran, Sabtu, 26 Oktober 2013. Menurut dia, pengertian ini bukan berarti polisi memihak massa penyegel.

"Polisi tetap netral, tidak memihak salah satu kelompok. Cuma kami tidak ingin aksi itu berubah menjadi konflik fisik antara kelompok satu dengan lainnya. Kami ingin memelihara kemanan wilayah yang selama ini kondusif,"ujar Hadianur kepada Tempo, Ahad malam 27 Oktober 2013.

Hadianur menambahkan pengutamaan keamanan wilayah dan pencegahan bentrok fisik juga sudah dikukuhkan dalam rapat koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah di kantor Bupati Sumedang, Jum'at 25 Oktober lalu. Dasarnya, kata dia, antara lain Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang larangan kegiatan Ahmadiyah.

"Peraturan yang ada (tentang Ahmadiyah) sekarang kan SKB Tiga Menteri dan Pergub itu. Kami berpegang pada Pergub,"kata dia. Hadianur pun memastikan hingga kini situasi di Desa Sukatali dan Situraja aman dan terkendali. "Kami juga tetap menjaga lokasi masjid dan wilayah Sukatali dengan patroli polisi,"kata dia.

Masjid Al-Muslih, tempat ibadah jemaah Ahmadiyah, di Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, disegel oleh salah satu kelompok massa. Menurut salah satu pengurus jemaah Ahmadiyah Indonesia wilayah Jawa Barat, Syaiful, penyegelan ini merupakan kali kedua setelah yang pertama, 6 Oktober 2013 lalu.

"Kalau 6 Oktober lalu disegel menggunakan kertas, kemarin menggunakan spanduk kain,"kata Syaiful ketika dihubungi, Sabtu, 26 Oktober 2013. Kelompok intoleran, kata Syaiful, menggunakan Surat Keputusan Bersama tiga menteri Nomor 3/2008 No Kep 033/a/ja/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 sebagai dasar penyegelan.

Syaiful menuturkan, jemaah Ahmadiyah yang di sana merupakan penduduk asli Sukatali. Mereka berjumlah 52 warga dan bisa berbaur dengan penduduk lain. Sementara kelompok intoleran malah berasal dari luar Sukatali, Sumedang.

ERICK P. HARDI

Topik terhangat:
Misteri Bunda Putri | Gatot Tersangka | Suap Akil Mochtar | Dinasti Banten

Berita lainnya:
Jokowi: Blusukan di Jakarta Bikin Nangis
Demokrat Ditelanjangi, Ical: Bukan TV One
Pelaku Memanggil Adiguna Sutowo dan Istrinya
Mau Untung Besar dari Sengon, Ini Rumus Jokowi
El Clasico, Neymar Gemilang, Bale Tenggelam