TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Mayor Jendral Purnawirawan Syamsir Siregar sebagai Kepala Badan Intelegen Negara. Penunjukan Syamsir ini diputuskan melalui Surat Keputusan Presiden No 197/N/2004. Berdasarkan keputusan tersebut, kepala BIN berkedudukan sejajar dengan pejabat eselon IA. Namun, bertanggung jawab langsung kepada presiden. Seusai pelantikan Syamsir menyatakan, salah satu prioritas utama yang harus ditangani oleh BIN adalah masalah gerakan separatis dan terorisme. Namun dia menolak menjabarkan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan BIN untuk menangani dua masalah tersebut. "Itu akan kami selesaikan secara terhormat, terorisme sendiri sebenarnya adalah perasaan merasa kurang kepercayaan kepada pemerintah," kata Syamsir kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu (8/12). Soal kedudukan kepala BIN yang tidak sejajar dengan menteri, Syamsir menganggap tak masalah. Bahkan, ia menilai dengan posisi seperti itu, BIN tidak lagi tergantung kepada sidang-sidang kabinet. "Apalagi tidak semua masalah intelejen perlu diketahui semua orang," katanya. Mengenai pembahasan rancangan undang-undang intelejen negara, Syamsir berharap aturan itu segera diselesaikan. Karena, peraturan itu akan menjadi payung hukum setiap aktivitas intelejen. Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dalam jangka pendek salah satu hal yang perlu dilakukan BIN adalah memperluas jaringan antisipasi melalui kedutaan-kedutaan maupun lembaga swasta. "BIN, juga perlu meningkatkan pemantauan,"ujarnya. Perpindahan orang dari pulau ke pulau terutama di daerah perbatasan seperti Sumatera Utara yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi dengan Kalimantan yang berbatasan dengan Filiphina Selatan.Namun, yang paling susah diantisipasi dan paling berbahaya, menurut Juwono, adalah terorisme secara acak. Sekalipun intelejen dapat memantau organisasi atau kelompok tertentu. Terorisme acak lebih sukar diantisipasi. Oleh karena itu, dalam jangka panjang yang perlu dilakukan adalah memerangi akar terorisme itu sendiri yaitu masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan korupsi. "Kepada kita yang menganggap diri kita mapan termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU harus berbenah diri supaya kawan-kawan kita tidak tertarik pada radikalisme yang fanatik," katanya. Juwono menyambut baik penempatan BIN di bawah presiden. Menurutnya akan membuat BIN lebih independen. Sehingga tidak akan terkait dengan kepentingan salah satu anggota kabinet seperti kalau ditempatkan di bawah salah satu menteri. "Jadi kalau ada anggota kabinet yang bermasalah lebih bisa menyampaikan kepada presiden,"katanya.Sapto Pradityo