Ketua umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto Djojohadikusumo menunggani kuda di kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, (21/10). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, hanya tertawa saat ditanya tentang calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan presiden 2014 mendatang. Dia mengaku belum ada gambaran tentang sosok calon wakil presiden.
Saat ditanya tentang kemungkinannya berduet dengan Hatta Radjasa, Prabowo pun hanya melontarkan jawaban diplomatis. "Pokoknya semua kami ajak komunikasi dengan baik," kata Prabowo, Sabtu, 26 Oktober 2013 di kantor Dewan Pengurus Pusat Gerindra, Jalan R.M. Harsono Nomor 54, Ragunan, Jakarta Selatan.
Menurut Prabowo, saat ini belum waktunya berbicara tentang calon wakil presiden. Yang terpenting baginya saat ini adalah meraih 20 persen suara. Dia mengaku optimistis Gerindra akan memenuhi target tersebut.
Selain masih fokus dengan upaya meraih 20 persen, Prabowo juga mengaku sedang menjalin komitmen dengan berbagai unsur di pedesaan. " Seperti komitmen yang kami tanda tangani hari ini, jika saya terpilih, satu desa akan mendapatkan Rp 1 miliar setiap tahun," kata dia. Pemberian dana itu, kata Prabowo, didasari karena 80 persen rakyat Indonesia berada di desa. Dia menilai, dana anggaran pembelanjaan negara saat ini kurang tepat sasaran.
Saat ditanya tentang kemungkinan korupsi akan beralih ke desa, Prabowo mengaku yakin hal itu tak akan terjadi. "Orang desa jarang korupsi, mereka miskin tapi jujur. Itu sudah saya buktikan saat saya masih menjadi tentara di pelosok," kata dia. Menurut Prabowo, kecenderungan orang Indonesia adalah semakin banyak ilmu, semakin berpotensi untuk korupsi.
Menurut Prabowo, pengawasan korupsi di pedesaan lebih mudah dilakukan karena kepala desa tiap hari bertemu dengan warganya. Pengawasan itu juga dilakukan dengan adanya musyawarah desa, sehingga setiap hari dikendalikan oleh rakyatnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
