TEMPO.CO, Batam --- Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani menyurati Pemerintah Kota Batam agar tidak memberikan lahan kampung tua Tanjunguma Batam kepada investor. “Saya buat hari ini,” kata dia kepada Tempo, di Batam, kemarin.
Masalah kampung tua ini memanaskan situasi di Kota Batam. Sabtu pekan lalu, warga Tanjunguma yang menempati Kampung Tua, bentrok dengan organisasi massa Laskar Merah Putih yang menjaga lahan milik PT Cahaya Dinamika Abadi, juga diklaim masuk wilayah kampung tua. Lalu pada Rabu lalu, warga berdemo di kantor Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) dan berakhir bentrok dengan polisi.
Mereka menuntut pemerintah mengesahkan lahan mereka seluas 108 hektare sebagai Kampung Tua. Warga beralasan lahan itu merupakan tanah warisan Kerajaan Johor Riau Lingga pada 1917.
Sani menjelaskan, masalah kampung tua sebenarnya kuat secara hukum lantaran sudah ada Surat Keputusan Wali Kota Batam tentang Penetapan Kampung Tua No.105 Tahun 2004 yang diteken Wali Kota Nyat Kadir pada 24 April 2004.
Berdasarkan SK Wali Kota Batam, Sani menjelaskan, luas lahan kampung tua 55,8 hektare, bukan 108 hektar seperti yang dituntut warga setempat. Karenanya, lahan kampung tua itu perlu diverifikasi. “Saya minta pemerintah Kota Batam dan BP Batam memprioritaskan penyelesaian lahan kampung tua,” ujarnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau Nur Syafriadi membenarkan sebagian besar kampung tua di Batam belum diukur. "Baru sebagian kecil yang sudah diukur dan dipetakan," kata Nur.
Menurut dia, di Batam terdapat sebanyak 33 kampung tua yang ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota pada 2004 itu. "Penetapan kampung tua itu juga berdasarkan rencana tata ruang wilayah Batam," ujarnya.
