TEMPO Interaktif, Jakarta: Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin (6/12) terungkap, dana yang dianggarkan untuk lembaga ini baru digunakan kurang dari sepertiganya. Menurut Lily I. Riantono, Ketua KPAI, semestinya dana operasional untuk KPAI tahun 2004 adalah Rp 1,2 miliar. Dari jumlah itu yang sudah cair sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 909,38 tuta. Menurut Lily, besaran dana yang sudah cair itu dititipkan dan disalurkan lewat Deputi Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Tapi kata Lily, yang baru diterima kurang dari sepertiga (sekitar Rp 300 juta). KPAI menganggap nilai itu sangat kecil, hingga tidak bisa mengakomodasi semua program kerja mereka. Akibatnya, banyak program yang dananya diupayakan dari kocek pribadi anggota KPAI.Maka dalam pertemuan itu, KPAI meminta agar anggota Dewan bisa mendorong turunnya dana yang tertahan di Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Mereka juga meminta agar untuk Anggaran tahun 2005, KPAI bisa diberi dana hingga Rp 10 miliar. Menanggapi permintaan ini, Wakil Ketua Komisi VIII Aisyah Hamid Baidlowi berjanji akan mendukung terpenuhinya anggaran tersebut. Pada kesempatan itu, KPAI membeberkan beberapa program yang telah dilakukan hingga saat ini. Antara lain, penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perwalian dan Pengangkatan Anak, penyusunan naskah buku guna sosialisasi KPAI, menyediakan fasilitas pengaduan lewat telepon dan kotak pos 1123, dan berbagai kegiatan lain.Khusus penyusunan naskah buku, Kak Kusumo, pendongeng beken yang menjabat ketua Pokja Sosialisasi dan Advokasi KPAI mengaku bahwa dananya berasal dari kocek pribadinya. ?Semua pakai biaya sendiri, termasuk berbagai sosialisasi yang telah saya lakukan,? katanya. Menurut Kusumo, ini karena anggaran KPAI yang terbatas.Suliyanti Pakpahan?Tempo