TEMPO.CO, Jakarta - Wahyu Susilo, aktivis Migrant Care – lembaga advokasi dan kajian buruh migran – mengatakan 60 persen buruh migran di Hong Kong bergaji di bawah standar. “Data terakhir dari Migrant Worker Union sejak dua tahun terakhir gaji buruh migran di Hong Kong di bawah standar” kata Wahyu, kala dihubungi lewat saluran telepon, Ahad, 13 Oktober 2013.

Menurut Wahyu, gaji buruh migran Indonesia di Hong Kong jauh lebih sedikit daripada gaji buruh migran asal Filipina yang bisa mencapai HK$ 6.000. “Kisaran gaji TKI kita ya sampai HK$ 3.200. Padahal biaya pengurusan bagi buruh migran Indonesia yang mau bekerja di Hong Kong paling tinggi di antara yang lain” ujar Wahyu. Angka HK$ 3200 itu dibawah standar yang seharusnya HK$ 3.920.

Biaya rekrutmen buruh migran Indonesia di Hong Kong, kata Wahyu, mencapai HK$ 2.700. Sementara buruh migran Philipina hanya sekitar HK$ 1.700 saja. “Gaji buruh migran juga banyak dipotong untuk agen yang menyalurkan mereka” ujarnya.

Sabtu silam, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa standar upah minimal buruh migran Indonesia di Hong Kong naik. Kenaikan tersebut dari angka HK$ 3.920 menjadi HK$ 4.010. Kebijakan ini hasil kerjasama bilateral antara Kementrian Tenaga Kerja Indonesia dengan Kementerian Tenaga Kerja Hong Kong.

Wahyu berkata kebijakan baru itu diharapkan dapat berjalan dengan tepat. Pasalnya problem pembayaran gaji di bawah standar bagi buruh migran Indonesia selama ini karena permainan agen yang memotong gaji mereka. Jika fungsi agen itu diminimalkan dalam perekrutan kerja, Wahy yakin buruh migran Hongkong lebih sejahtera.

“Saya kira di Hong Kong ada mekanisme, ini yang paling penting. Upah bisa naik tapi keharusan bagi tenaga kerja punya agen terutama yang sudah lama bekerja di sana harus dihapuskan” katanya.

NURUL MAHMUDAH
Terhangat
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Baca juga
Korupsi Dinasti Banten Dirancang Sistematis
Dinasti Atut Dinilai sebagai Miniatur Orde Baru
Abraham Tak Takut Mistis Keluarga Atut
SBY Menyentil Dinasti Politik Ratu Atut