TEMPO.CO, Serang - Berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa Banten yang mengatasnamakan Masyarakat Banten mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar semua kasus korupsi di Pemerintahan Provinsi Banten yang melibatkan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ratusan massa dari berbagai wilayah Banten berunjuk rasa di depan pendopo Gubernur Banten, Jalan Brigjen K.H. Syam'un, Serang, Rabu, 9 Oktober 2013, tadi.
Para pendemo mengawali aksinya dengan istighosah bersama. Salah satu pengunjukrasa, Ahmad Izzudin, mengatakan aksi damai masyarakat ini merupakan dukungan kepada KPK yang saat ini tengah menangani kasus suap yang melibatkan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana. "Para kiai seluruh Banten sangat berharap Banten dibersihkan dari hal-hal yang merugikan rakyat," kata Izzudin, Rabu, 9 Oktober 2013.
Menurut Izzudin, masyarakat Banten sudah lama menginginkan pengusutan kasus-kasus korupsi di Banten. Sebab dugaan adanya korupsi telah terjadi sejak lama. Aksi Masyarakat Banten itu mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian Banten. Petugas menjaga ketat kantor Gubernur Banten. Polisi juga memasang kawat berduri untuk menghadang unjuk rasa masuk kantor Gubernur Banten.
Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Banten untuk Rakyat (GEBRAK) menggelar long march dari Serang, Banten, menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2013. Para mahasiswa mendukung KPK dan mendesak segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang melibatkan keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Para mahasiswa berangkat dari kampus IAIN Banten sekitar pukul 09.00 WIB, dengan menggunakan jalur arteri melintasi Tangerang-Ciledug. Mereka menargetkan tiba di gedung KPK Jumat ini. Koordinator lapangan, Nedy Suryadi, dari KMS 30 menyatakan, aksi long march mahasiswa adalah upaya mendukung KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di Banten. "Kami berharap, penangkapan adik Gubernur Banten oleh KPK dalam kasus suap bisa membuka kasus-kasus korupsi lainnya," ujar Nedy, Rabu, 9 Oktober 2013.
