TEMPO.CO, Jakarta - Siaran tunda konvensi Partai Demokrat di Televisi Republik Indonesia pada 15 September 2013 lalu masih “memanaskan” manajemen TVRI. Setelah dipanggil Komisi Penyiaran Indonesia karena adanya pelanggaran penyiaran, Direktur Utama TVRI Farhat Syukri akan dipecat oleh Dewan Pengawas pada pekan lalu.

Tiga direktur lainnya—dari seluruhnya enam direktur—sudah mundur. Farhat mengatakan siaran konvensi selama 2 jam 23 menit digratiskan. Demokrat, kata dia, tak membayar sepeser pun untuk siaran tersebut. Demokrat juga membantah adanya kerja sama dengan TVRI.

Padahal, biasanya TVRI menjual waktu siaran--hal yang dilarang oleh Undang-Undang Penyiaran--Rp 150 juta per jam. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu kelompok yang membeli jam siaran di TVRI seharga Rp 150 juta itu. Ketua Dewan Pengawas TVRI Elprisdat M Zen menyebut langkah itu bukan menjual jam siaran, melainkan program kerja sama produksi dengan pihak lain. "Itu juga biasa dilakukan televisi swasta," kata dia saat dihubungi akhir pekan lalu.

Menurut sumber Tempo di TVRI, siaran konvensi dalam bentuk gelondongan itu menyisakan hilangnya potensi pendapatan TVRI dari menjual waktu siaran. Program kerja sama produksi dengan pihak lain biasanya masuk ke TVRI lewat Direktur Pengembangan dan Usaha Erwin Aryanantha. Masalahnya, menurut sumber tersebut, dalam kasus konvensi, tak ada permintaan resmi ke TVRI lewat Direktur Pengembangan dan Usaha untuk kerja sama memproduksi siaran konvensi. “Siaran konvensi itu yang membawa Farhat dan dia yang memaksakan ke redaksi,” kata sumber tersebut. (Baca: Dirut TVRI Paksa Redaksi Siarkan Konvensi Demokrat)

Karena siaran konvensi itu gratis, tidak ada uang masuk ke kas TVRI setelah menyiarkan konvensi. Padahal, kalau saja membayar, TVRI bisa dapat pemasukan sekitar Rp 400 juta. Jumlah itu dihitung dari biaya produksi 2 jam 23 menit sekitar Rp 150 juta dan biaya air time Rp 250 juta.

Padahal, pada jam yang sama, TVRI sudah punya jadwal menayangkan secara langsung acara tinju Rock and Round. Acara tinju masuk daftar lima terbaik dari 20 acara TVRI. Hasilnya, acara dan iklan tinju hilang dan siaran konvensi tak dapat duit. “Ini namanya potensi pendapatan hilang berkali-kali,” kata sumber lainnya. Tahun ini TVRI memperoleh anggaran Rp 864 miliar dari APBN dan masih diizinkan mencari iklan.

Erwin tak mau menanggapi saat dikonfirmasi. "Tak ada komentar," kata dia saat dihubungi Tempo. Sedangkan Farhat belum bisa dimintai konfirmasi hingga berita ini ditulis. Farhat saat ditemui di kantor TVRI, Selasa lalu, enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan, “Mas, saya berhak tidak menjawab pertanyaan.”

NURHASIM

Topik Terhangat
Edsus Lekra | Senjata Penembak Polisi | Mobil Murah | Info Haji | Kontroversi Ruhut Sitompul

Berita Terpopuler
Ini Sebab Agus Yudhoyono Telat Lari Maraton
Soal Lurah Susan, Gamawan Merasa Dipelintir
Sehari, Agus Yudhoyono Maraton Dua Kali
Soal Lurah Susan, Gamawan Kini Bungkam