Survei Menunjukkan Citra Anggota DPR Makin Buruk  

Reporter

Minggu, 29 September 2013 14:41 WIB

Suasana Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Paripurna MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Institut Riset Indonesia (INSIS) menyebutkan bahwa publik menganggap citra anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 buruk. "Sebanyak 38,5 persen responden menyatakan citra anggota DPR tidak baik," kata peneliti INSIS, Mochtar Oetomo, di Hotel Atlet Century Park, Ahad, 29 September 2013.

Bahkan, ia menambahkan, sebanyak 26,1 persen responden menyatakan citra anggota Dewan saat ini semakin tidak baik jika dibandingkan dengan anggota pada periode sebelumnya. Hanya 1,9 persen yang menilai citra Dewan semakin baik dibandingkan periode sebelumnya. "Sedangkan yang menilai citra anggota Dewan baik hanya 29,2 persen. Angka ini kecil sekali," ujar Mochtar.

Menurut Mochtar, buruknya penilaian publik terhadap citra anggota Dewan disebabkan beraneka ragam sikap atau perilaku anggota parlemen saat ini. Antara lain, kapasitas anggota Dewan, moral lantaran terjebak kasus asusila, komitmen pemberantasan kasus korupsi, dan tingkat kehadiran dalam berbagai sidang di Senayan.

Secara terperinci, sebanyak 47,2 persen responden menyatakan tak puas terhadap sikap atau perilaku anggota Dewan dan 8,1 persen menyatakan sangat tidak puas. "Hanya 34,2 persen responden yang menyatakan puas," ucap Mochtar. Dari sisi moral anggota Dewan, 55,3 responden menyatakan tak puas dan 24,2 persen sangat tidak puas.

Adapun komitmen pemberantasan korupsi, 52,8 persen responden menyatakan tak puas dan 28,6 persen sangat tidak puas. "Ini bisa dimaklumi karena justru kasus korupsi kebanyakan dilakukan oleh anggota DPR," kata Mochtar. Ihwal kehadiran anggota Dewan, sebanyak 54,7 persen responden menyatakan tak puas dan 23,6 persen sangat tidak puas. "Dalam sidang-sidang penting, banyak bangku yang terlihat kosong."

Survei dilakukan pada 17 Agustus hingga 20 September 2013 di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah responden sebanyak 1.070 orang yang merupakan calon pemilih pada Pemilihan Umum 2014 mendatang. Survei dilakukan melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang atau multistage random sampling dengan margin of error kurang-lebih 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dengan pedoman kuesioner.

Menurut Mochtar, survei dilakukan dengan tujuan mengetahui penilaian publik terhadap kinerja anggota Dewan yang masa baktinya bakal berakhir 2014 nanti. "Bagaimana tanggapan publik karena anggota DPR juga merepresentasikan dan mewakili publik," ujarnya. Temuan ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi calon anggota DPR pada masa mendatang.

PRIHANDOKO

DPR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

20 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya