TEMPO.CO, Surabaya - Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 30 juta terhadap bekas Panglima Komando Daerah Militer V/ Brawijaya Letnan Jenderal Purnawirawan Djaja Suparman, Kamis, malam, 26 September 2013. Djaja juga masih harus menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 13,3 miliar.

Bila tidak mampu melaksanakan pengembalian uang itu ia harus menggantinya dengan hukuman tambahan selama 6 bulan. Sebelumnya Oditur Militer Letnan Jenderal Sumartono menuntut perwira tinggi yang pernah menduduki jabatan Pangdam Jaya, Panglima Kostrad dan Inspektur Jenderal Mabes TNI itu selama 3 tahun.

Pembacaan vonis Djaja berlangsung selama 13 jam dan diskors tiga kali. Dimulai pukul 10.30, sidang baru kelar pukul 23.30. Dalam amar putusannya, ketua majelis hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao menyatakan bahwa Djaja terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsider.

Alumni AKABRI 1972 itu dinyatakan bersalah mengkorupsi uang negara sebesar Rp 13,3 miliar. "Terdakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Hidayat.

Perkara bermula saat Djaja menerima bantuan dana sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP) pada awal 1998 silam. Pemberian uang ini, menurut majelis, merupakan kompensasi dari pelepasan aset tanah Kodam di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya yang akan terkepras pembangunan ruas jalan tol simpang susun Waru-Tanjung Perak oleh PT CNMP.

Dari uang tersebut, Rp 4,2 miliar di antaranya dipakai Djaja buat membeli tanah 20 hektar di Pasrepan, Pasuruan, merehab lantai tiga Markas Kodam V, merenovasi Markas Batalyon Kompi C Tuban, membangun perwakilan Kodam Brawijaya di Jakarta, merehab gedung Kartika Jaya serta mendirikan pagar di lingkungan militer tersebut. "Sisa dana Rp 13,3 tak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Hidayat.

Djaja juga dinilai bersalah karena mengeluarkan izin pembangunan jalan tol di aset tanah Kodam sehingga lahan itu tidak bisa dipergunakan untuk keperluan latihan tentara. Pemberian izin itu tertuang dalam sebuah surat yang diteken Kepala Staf Kodam Brigjen Syamsul Mu'arif. "Pemberian izin itu belum atas persetujuan Kepala Staf TNI Angkatan Darat," ujar Hidayat.

Djaja langsung menyatakan banding. Ia menilai persidangan tersebut tidak adil dan telah menzalimi dirinya. Sebab, kata dia, uang Rp 13,3 miliar itu sesungguhnya telah dia pakai untuk mengamankan Jawa Timur dari ancaman kerusuhan Mei 1998 yang sudah berkobar di Jakarta. Menurut dia, uang itu dipergunakan, antara lain buat pembinaan teriterial, pengadaan kendaraan operasional Korem dan Kodim, serta motor patroli jenis trail prajurit Kodam.

Rincian pengeluaran itu telah disampaikan Djaja dalam materi pembelaan. Namun, kata Djaja, majelis menganggap hal itu tidak relevan. Padahal Djaja mengklaim bahwa total pengeluaran itu bahkan mencapai Rp 21 miliar. "Kenapa saya tidak mempertanggungjawabkan uang itu, karena selama ini memang tidak ada yang minta," kata dia.

Penasehat hukum Djaja, Olises Tampubolon, menambahkan, kliennya tak layak dijerat pasal korupsi. Sebab, menurutnya, uang Rp 17,6 miliar dari PT CMNP merupakan bantuan natura, bukan bantuan dana. "Klien saya telah mewakili PT CMNP membangun Kodam kerena pada saat itu suasana kacau. Kalau tidak diambilalih Djaja, pembangunan tidak jalan karena tak ada pimpinan proyek yang berani mengambil risiko," kata Olises.

KUKUH S. WIBOWO