TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Penyiaran Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Golongan Karya Nurul Arifin menilai rencana pemberhentian Direktur Utama TVRI Farhat Syukri dan ketiga direktur lainnya adalah bentuk cuci tangan dari Dewan Pengawas. Pasalnya, dalam kasus penyiaran konvensi Partai Demokrat, Nurul menganggap tidak hanya direksi yang bersalah namun ada faktor kesalahan dari Dewan Pengawas.
Nurul menilai rencana pemberhentian dari Dewan Pengawas dilakukan secara tidak adil. "Mereka memutuskan itu seolah-olah semena-mena," kata Nurul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 25 September 2013.
Menurut Nurul, Dewan Pengawas bisa saja melakukan intervensi ke Direktur sehingga menyebabkan Farhat berbuat salah.
Dia berencana memanggil Dewan Pengawas untuk dimintai keterangan terkait kabar pemecatan Direktur Utama TVRI Farhat Syukri dan ketiga Direktur lainnya. "Tapi belum tahu kapan, teman-teman (anggota komisi penyiaran) lagi keluar kota," katanya.
Sebelumnya anggota Dewan Pengawas TVRI Indrawadi Tamin membenarkan bahwa Dewan telah memanggil Farhat untuk diberi tahu secara tertulis rencana pemberhetian tersebut. Pemanggilan Farhat berlangsung di ruang rapat Dewan Pengawas lantai empat Gedung Penunjang Operasional TVRI, Jakarta.
"Iya, Dewan pengawas memanggil siang kemarin," katanya, Selasa, 24 September 2013. Indrawadi mengatakan keputusan pemecatan itu sebenarnya sudah direncanakan pada awal September lalu. Alasannya, kata dia, kinerja Dirut dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik setelah dievaluasi. Indrawadi membantah pemecatan Farhat itu berkaitan dengan kasus penyiaran konvensi Demokrat.
