Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Ruhut “Poltak” Sitompul gagal dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum DPR karena keberatan dari sejumlah anggota Komisi, Selasa, 24 September 2013. Politisi Partai Demokrat ini seharusnya menggantikan rekan sepertainya Gede Pasek Suardika.
Inilah puncak dari drama penggantian Pasek dengan Ruhut. Ketika Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso hendak mengetuk palu tanda pengesahan Ruhut sebagai ketua komisi, politikus Hanura, Sarifuddin Sudding, langsung interupsi. Ia menolak penunjukan Ruhut karena tidak ingin Komisi Hukum menjadi komisi dagelan dan badut. Menurut dia, dinamika Komisi Hukum memerlukan pemimpin yang memiliki kapabilitas.
Politikus Gerindra, Desmond Mahesa, memberi catatan ihwal pernyataan Ruhut yang pernah mengaku kumpul kebo dan tak mengakui anaknya. Menurut Desmond, soal ini menjadi catatan buruk bagi konstituen Gerindra. "Catatan ini berat untuk menjadikan beliau sebagai ketua," ujar Desmond.
Dihujat dari berbagai penjuru, Ruhut menyerang balik. Kepada Desmond, Ruhut mengingatkan bahwa mereka dulu pernah sama-sama menjadi pengacara Tomy Winata. Dia juga mengatakan tudingan Desmond ihwal kumpul kebo dan dia tak mengakui anaknya tidak benar. "Sekarang Desmond partai nomor berapa, partai aku nomor berapa," tutur Ruhut, menyindir hasil Pemilu 2009
Ihwal ucapan Sudding, Ruhut mengingatkan bahwa dia pernah menjadi pengacara Wiranto saat diperiksa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Secara implisit Ruhut mengatakan, jika bukan karena pembelaan yang dia lakukan, Wiranto tak akan bisa melahirkan Partai Hanura dan Sudding. "Waktu Wiranto ke Komnas HAM, ada badut lucu, tolol, dan lulusan Unpad yang mendampingi," kata alumnus perguruan tinggi di Bandung itu.
Toh, kepercayaan diri Ruhut tetap gagal membuat dirinya dilantik. Priyo menunda seminggu pelantikan dan mempersilakan Demokrat jika kembali mengajukan Ruhut atau nama lain. Nasib Ruhut pun digantung sepekan ini.
