TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Besar Suryono resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Lampung. Suryono dinonaktifkan dan dimutasi jadi perwira menengah di Pelayanan Masyarakat Markas Besar Kepolisian.
"Surat keputusan Kapolri sudah keluar," kata Kepala Bagian Produksi dan Dokumentasi Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian, Komisaris Besar Hilman Thayib, pada Selasa, 24 September 2013.
Surat bernomor Kep/659/IX/2013 itu ditandatangani oleh Kepala Kepolisian RI Jendral Timur Pradopo hari ini. Komisaris Besar Budi Susanto disiapkan untuk menggantikan Suryono. "Hari Kamis nanti serah-terima jabatan," ujar Hilman.
Sebelum dimutasi, Suryono telah lebih dulu dinonaktifkan dari jabatan. Juru bicara Kepolisian Inspektur Jendral Ronny Sompie mengatakan, pemberhentian Suryono dilakukan untuk memudahkan proses sidang pelanggaran etik yang akan digelar terhadap perwira berpangkat tiga melati itu.
"Perintah Kapolda agar Irwasda menyelsaikan pemeriksan yang bersangkutan di Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian," kata Ronny.
Suryono ditangkap pada Kamis pekan lalu oleh tim Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian. Mereka menangkap Suryono atas dugaan penyalahgunaan Narkoba. Ia dikabarkan ditangkap di sebuah hotel bersama perempuan selingkuhannys. Setelah dites urine, aparat menyatakan Suryono positif menggunakan sabu.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Hamidah Abdurrahman, memuji kecepatan polisi menindak kasus Suryono. Apalagi, kata Hamidah, tangkapan itu adalah hasil pengintaian internal. "Kerja polisi bagus dalam hal ini," katanya.
ANANDA BADUDU
Berita Lainnya:
Fathanah Pernah Menikahi Pramugari
Jebret, Kekayaan Bahasa Indonesia di Sepak Bola
Asal Mula 'Jebret ow-ow-ow' Valentino Simanjuntak
Komnas HAM Kecam Penyegelan Gereja St. Bernadette
BBM Untuk Android Tak Jadi Dirilis Pekan Ini
Jebret Gol AFF U-19 Heboh di YouTube
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
11 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya