Ali Masykur Belum Pilih Antara Konvensi atau BPK
Senin, 23 September 2013 03:00 WIB
Ali Masykur Musa. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta :Peserta konvensi Partai Demokrat yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Masykur Musa belum menentukan pilihan untuk tetap menjalankan tugas kenegaraan atau berkiprah di politik. Dia beralasan karena belum ada aturan untuk meninggalkan salah satu aktivitasnya. "Apakah komite mengharuskan melepaskan jabatan negara, di sisi yang lain apakah BPK melarang mengambil peran kenegaraan? Belum ada," kata Masykur ketika dihubungi Ahad, 22 September 2013. Dia berada di posisi mengikuti aturan yang dibuat komite dan BPK. Masykur menuturkan komite belum mengeluarkan jadwal pelaksanaan konvensi. Dia masih bisa menjalankan tugas di lembaga audit negara itu dengan baik. Belum ada kendala yang membuat Masykur lalai menjalankan tugas. Seandainya disuruh memilih, Masykur juga belum menentukan langkah yang harus dia ambil. "Sampai saat ini belum ada aturan untuk memilih salah satu," kata Masykur. Sebelumnya, Gita telah menyatakan berencana mundur dari jabatannya karena akan berfokus mengikuti konvensi. "Sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden," katanya, Kamis, 19 September 2013, kemarin. Menurut Gita, sampai saat ini belum ada tanggapan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Presiden SBY, kata Gita, masih mempelajari surat pengajuan yang ia ajukan. Kini, ia tinggal menanti tanggapan Presiden. "Menunggu jawaban, saya siap mundur," ujarnya.SUNDARI Topik Terhangat: Penembakan Polisi| Tabrakan Anak Ahmad Dhani |Mobil Murah |Miss World Info Haji Berita Terpopuler: BBM Ada di Android, BlackBerry Optimistis Bertahan BBM Terbuka di Android, Penjualan BlackBerry? Ngaku di Singapura, Nikita Mirzani Cuit dari Grogol Jumpa Boediono, Ahok Melunak Soal Mobil Murah Mobil Murah Cuma Trik Dagang
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
6 jam lalu
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
35 hari lalu
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
38 hari lalu
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca Selengkapnya
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
38 hari lalu
Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
39 hari lalu
BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca Selengkapnya
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
39 hari lalu
Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
39 hari lalu
Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca Selengkapnya
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
39 hari lalu
PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
40 hari lalu
Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor
KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap
Baca Selengkapnya
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
43 hari lalu
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
27 menit lalu
59 menit lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu