TEMPO.CO, Banda Aceh - Beberapa kewenangan pemerintah Aceh yang aturannya belum selesai dibuat oleh pemerintah pusat siap direalisasikan. Kewenangan yang dimaksud adalah beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"RPP (rancangan peraturan pemerintah) prosesnya sedang dilakukan, dalam finalisasi. Semoga dapat segera direalisasikan," kata Presiden Indonesia Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) saat meresmikan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-6 di Banda Aceh, Jumat, 20 September 2013.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah berharap pemerintah pusat dapat menyelesaikan RPP terkait kewenangan Aceh pada tahun ini. "Ini bagian dari implementasi UUPA," ujarnya.
UUPA mengamanatkan beberapa kewenangan bagi Aceh dalam melaksanakan pemerintahan setelah perdamaian tercapai. Ada sepuluh PP dan tiga perpres yang harus dibuat untuk mendukung beberapa kewenangan tersebut.
Dari sepuluh PP yang diamanahkan UUPA, hanya tiga yang sudah selesai dan terealisasi. Tujuh lainnya belum, di antaranya PP tentang pengelolaan bersama minyak dan gas serta PP tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.
Dari tiga perpres yang harus diselesaikan pemerintah pusat, tinggal satu yang belum terealisasi, yakni perpres tentang penyerahan kantor wilayah Badan Pertanahan Aceh kepada pemerintah Aceh.
ADI WARSIDI
Berita terkait
Polda Aceh: Dua Senpi Jenis M-16 Sisa Konflik di Aceh yang Diserahkan Warga Pidie Masih Aktif
8 September 2023
Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardy sebut 2 senpi jenis M-16 yang diserahkan warga Pidie pekan lalu masih aktif.
Baca SelengkapnyaJejak Darah dan Sejarah Rumoh Geudong yang Kini Dirobohkan
25 Juni 2023
Bukti pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Rumoh Geudong dirobohkan. Berikut peristiwa sejarah yang terjadi di Rumah Geudong.
Baca Selengkapnya18 Tahun Lalu, Jurnalis Ersa Siregar Tewas dalam Konflik Bersenjata di Aceh
29 Desember 2021
Jurnalis RCTI, Sory Ersa Siregar tewas dalam konflik bersenjata di Aceh pada 29 Desember 2003.
Baca SelengkapnyaKontras Tagih Komitmen Jokowi Terhadap KKR Aceh
24 Oktober 2017
Jokowi diminta menerbitkan peraturan oresiden yang mendukung kerja-kerja KKR Aceh.
Baca SelengkapnyaKKR Aceh Terbentuk, Ini Persoalan di Depan Mata
25 Agustus 2016
Nasir menjelaskan keberadaan KKR Aceh mempunyai persoalan hukum.
Baca SelengkapnyaTNI Minta Din Minimi Dihukum
21 Juli 2016
"Panglima TNI katakan, itu anak saya. Siapa yang membunuh TNI, harus lewati proses hukum dulu."
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Bahas Pemberian Amnesti Din Minimi
21 Juli 2016
Bambang Soesatyo menyebutkan pemberian amnesti kepada Din Minimi merupakan janji negara.
Baca SelengkapnyaCalon Anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan
18 Juli 2016
Dari 21 calon yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan, akan dipilih tujuh orang sebagai anggota Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh.
Baca SelengkapnyaKorban Kekerasan TNI di Aceh Tuntut Jokowi Tegakkan HAM
18 Mei 2016
KontraS Aceh mendesak pemerintah memulihkan hak-hak keluarga korban karena peristiwa itu dilakukan oleh negara.
Baca SelengkapnyaKelompok Bersenjata Myanmar Belajar Perdamaian ke Aceh
17 Februari 2016
Selama di Aceh kelompok bersenjata tersebut menemui pejabat daerah dan organisasi kemasyarakatan.
Baca Selengkapnya