Hanura Tolak Ruhut Sitompul Pimpin Komisi Hukum

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 19 September 2013 11:18 WIB

Ruhut Sitompul. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Syarifudin Sudding menginginkan Gede Pasek Suardika tetap menjabat sebagai pimpinannya di Komisi. Sesuai dalam tata tertib pergantian Komisi, kata Sudding, pimpinan dipilih secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota. Sebelumnya Partai Demokrat menunjuk Ruhut sebagai pimpinan Komisi Hukum.

"Apakah Komisi Tiga sepakat soal itu, kita lihat saja nanti," katanya di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2013. "Saya lebih sepakat jika Pergerakan Indonesia (Pasek) yang memimpin Komisi Tiga." Seperti yang diketahui, Pasek adalah Sekertaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia, organisasi loyalis Anas

Menurut politikus Partai Hanura, banyak anggota Komisi yang mempertanyakan alasan Fraksi Partai Demokrat yang mengganti posisi Ketua Komisi Hukum secara mendadak. Kendati demikian, Suddin menghormati hak Partai Demokrat yang mempunyai jatah kursi pimpinan di Komisi Hukum itu.

"Saya berpandangan fraksi-fraksi yang punya jatah pimpinan, untuk memperhatikan marwah Komisi," kata Suddin.

Suddin mengakui Ruhut memiliki kompetensi dalam perkara hukum. Namun, bukan kemampuan itu saja yang dibutuhkan dalam memimpin Komisi yang mempunyai persoalan secara dinamis. Jam terbang Pasek, kata Sudding, telah membuktikan bahwa politikus Demokrat itu hingga kini mampu menjadi nahkoda Komisinya.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul resmi menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Penunjukan ini berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian Syariefuddin Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono tertanggal 17 September 2013.

"Rotasi untuk penyegaran," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Rabu, 18 September 2013. Kabar mengenai pergantian dari Gede Pasek ke Ruhut ini sebenarnya sudah berembus cukup lama. Menurut Nurhayati, rotasi ini memang sudah lama direncanakan. "Tetapi baru dilaksanakan."

ALI AKHMAD

Topik Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani |Penembakan Polisi| Miss World| Misteri Sisca Yofie| Info Haji

Berita Terpopuler:

Enam Jenis Ikan yang Sebaiknya Dihindari
Rusak Pengadilan, Ketua Pemuda Pancasila Ditangkap
SBY: Di Dunia, Hanya Indonesia Izinnya Berbelit
Pengusaha Minta Jokowi Tak Stop Mal di Jakarta
M.S. Hidayat: Saya Penyebab Kemacetan Jakarta

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

11 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya