TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama TVRI Farhat Syukri menegaskan bahwa jajaran direksi TVRI menayangkan deklarasi calon presiden semua partai politik karena TVRI telah menandatangani MoU dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi televisi pemilu.
"Sejak 10 September 2013, kami menandatangani perjanjian menjadi media pemilu," katanya pada Rabu, 18 September 2013.
Itulah, kata dia, yang mendasari keputusan direksi menayangkan secara utuh Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Ahad, 15 September 2013. "Nanti kalau Pak Mahfud Md. atau Rhoma Irama deklarasi capres, kita juga akan siarkan utuh," kata Farhat.
Farhat menegaskan bahwa seluruh penayangan siaran politik itu tidak dipungut biaya alias gratis. "Tidak ada yang dikomersialkan, ini pendidikan politik untuk rakyat," katanya lagi.
Selama ini, kata dia, reporter TVRI dikenal kurang berintegritas di publik. Dia mengaku banyak menerima laporan soal wartawan TVRI yang meminta amplop atau jatah uang transportasi jika menayangkan siaran tertentu. "Itu yang mau saya perbaiki," katanya.
Dia mengakui sempat kecolongan ketika TVRI menayangkan acara Hizbut Tahrir Indonesia di Senayan, Juni 2013 lalu. Ketika itu, Hizbut Tahrir kabarnya membayar sampai Rp 150 juta untuk mendapat blocking time di TVRI. "Mereka yang bertanggung jawab soal siaran Hizbut Tahrir itu sudah saya skors. Sekarang tidak boleh lagi komersialisasi siaran semacam itu," katanya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Farhat Syukri memerintahkan penayangan siaran Konvensi secara utuh karena mendapat perintah dari Istana Presiden dan petinggi Demokrat. Farhat pun membantah tudingan itu. "Sama sekali tidak ada niat itu," katanya.
Namun, dia mengakui ada sebagian kalangan di internal TVRI yang tak setuju dengan keputusan penayangan itu. "Itu tugas saya untuk membuat kawan-kawan di dalam memahami keputusan ini," katanya.
