TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Pemantau Tayangan Televisi Indonesia, Roy Thaniago, menilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya lebih tegas dalam menyikapi kasus penayangan konvensi Partai Demokrat di Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sebab, kata dia, acara tersebut melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kampanye. "Jika acara ini dianggap wajar, maka KPI sudah tidak peka,” kata dia kepada Tempo, Rabu 17 September 2013.

Pada Ahad 15 September 2013, TVRI menayangkan siaran tunda konvensi Partai Demokrat. Acara yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta itu ditayangkan selama dua jam mulai pukul 22.30. Siaran tersebut berisi perkenalan visi dan misi 11 peserta konvensi calon presiden. Sumber Tempo menyebutkan, petinggi TVRI memaksa awak redaksinya menyiarkan acara itu.

Roy menilai ruang redaksi TVRI sudah tidak steril dan bisa diintervensi pihak lain. Pejabat setingkat direksi, kata dia, seharusnya tidak boleh mencampuri urusan redaksi karena membahayakan independesi media tersebut. Apalagi TVRI adalah lembaga siaran milik publik yang dibiayai pajak dan seharusnya mendedikasikan diri untuk kepentingan publik. "Bukan untuk kepentingan lain, seperti komersial dan politik."

Ditemui di Istana Presiden, Selasa 17 September 2013, Ketua Harian Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan partainya tak pernah meminta agar acara konvensi ditayangkan di TVRI. Menurut dia, siaran ulang konvensi tersebut merupakan inisiatif TVRI. "Tak ada instruksi apa pun," katanya.

Meski mengklaim siaran itu tak direncanakan, Partai Demokrat mendulang manfaat dari tayangan tersebut. Menurut Sekretaris Komite Konvensi Demokrat, Suaidi Marasabessy, TVRI telah membantu memberitakan visi dan misi peserta konvensi. “Ya, menguntungkan,” ujarnya.

Komite Konvensi, kata Suaidi, tetap akan menggandeng stasiun televisi untuk sarana kampanye peserta konvensi. Saat ini, Komite masih merencanakan aturan kerja sama dengan stasiun televisi. Komite Konvensi juga berupaya menekan biaya promosi di televisi. Anggaran konvensi sebesar Rp 50 miliar dinilainya tak cukup. Salah satu cara mengirit, kata dia, tidak melakukan siaran langsung. “Cukup dengan siaran tunda dalam waktu singkat.”

Direktur Utama TVRI Farhat Syukri menegaskan tak pernah ada pesanan dari Istana atau pihak mana pun terkait siaran konvensi Demokrat. Pertimbangan TVRI menyiarkan Konvensi, katanya, semata-mata asas kesamaan untuk semua partai. "Saya jamin, semua partai akan diperlakukan sama, sama-sama disiarkan penuh," kata Farhat.

GALVAN YUDISTIRA | PRIHANDOKO | INDRA WIJAYA

Terpopuler