Kayu Labora Sitorus Dilelang, Pengacara Berang

Reporter

Jumat, 13 September 2013 13:22 WIB

Aiptu Labora Sitorus anggota polisi Papua usai memberikan keterangan terkait dugaan rekening gendut miliknya senilai 1,5 triliun rupiah di Jakarta, (17/05). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Surabaya - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya tetap melaksanakan lelang atas kayu asal Sorong, Papua, yang diduga milik Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus di Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya, Jumat, 13 September 2013. Labora adalah bintara Kepolisian Resor Raja Ampat yang tercatat memiliki rekening gendut.

Kuasa hukum Labora Sitorus, Erlina Tambunan, menyatakan keberatan dengan pelelangan tersebut karena belum ada kepastian hukum terhadap kasus kliennya. "Kasus belum P21, kok sudah dilelang. Ini perampokan namanya," kata Erlina pada Tempo.

Sebanyak 63.786 meter kubik kayu merbau, 38.574,6 meter kubik kayu olahan, dan 7.645.444 meter kubik kayu rimba campuran dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Kayu-kayu itu dikirim oleh PT Rotua, Sorong, ke tiga perusahaan, yaitu PT Yurimasa di Gresik, PT Kalijaga di Sidoarjo, dan UD Sinar Galuh di Surabaya pada pertengahan April 2013 lalu.

Menurut Erlina, ada sejumlah kejanggalan terhadap kasus yang kemudian menyeret Labora Sitorus itu. Secara struktural organisasi, Labora tidak termasuk dalam kepengurusan PT Rotua, pemilik kayu tersebut. Labora, kata Erlina, hanya sebagai pemberi modal. Sementara pelaku utama yaitu Direktur Utama PT Rotua, Imanuel Mamoribo, masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Daerah Papua.

Imanuel sendiri sebenarnya diperiksa pada hari yang sama dengan Labora, tapi dipulangkan tidak lama kemudian. Sementara Labora tetap ditahan. "Seharusnya yang jadi tersangka direkturnya. Labora ini tidak ada hubungannya dengan PT Rotua," ujarnya.

Erlina juga mengajukan keberatan atas kesimpulan penyidik bahwa kayu ini merupakan kayu ilegal. Sebab, kayu-kayu yang berada di dalam 115 kontainer itu merupakan kayu olahan yang siap ekspor dan bukan hasil hutan. PT Rotua bukanlah industri primer yang melakukan eksplorasi, melainkan industri sekunder. "Sebenarnya tidak cukup bukti untuk dilakukan lelang," ujar Erlina.

Selain itu, baik Labora maupun tim kuasa hukum tidak pernah diberi tahu adanya rencana lelang ini. Namun, pada 28 Agustus 2013 telah dikeluarkan penetapan lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 164/Pen.Pid/2013/Pn-Gs, bahkan sebuah iklan melalui Jawa Pos pada 6 September 2013 menyebutkan bahwa rencana lelang diumumkan oleh Kepolisian Daerah Papua. Padahal pengumuman lelang biasanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Kayu-kayu olahan itu pun bukanlah barang sitaan yang cepat rusak ataupun membusuk, sehingga tidak perlu dilakukan lelang dalam waktu yang cepat. "Kami sangat keberatan, apalagi kayu-kayu itu sudah ada pembelinya," kata Erlina.

Pantauan Tempo di lokasi, kurang lebih ada 200 peserta lelang telah mendaftar. Suasana di depan kantor lelang ini juga dijaga ratusan polisi beserta satuan unit K-9. Puluhan bodyguard berpakaian serba hitam dan berbadan tegap juga terlihat menjaga halaman akses masuk ke ruang lelang yang berada di lantai 5. Menurut petugas, lelang akan dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dan dipimpin oleh pejabat lelang.

AGITA SUKMA LISTYANTI






Terpopuler
Begini Isi Surat Vicky Prasetyo di Penjara
7 Wanita Cantik Ini Tetap Pilih Pesepakbola
NASA Temukan 10 Lubang Hitam Raksasa
Mobil Lancer Dul Akan Jadi Monumen
Ini Gaya Hidup Zuckerberg yang Unik
MNC: Final Miss World 2013 di Bali
Ditemukan, Cadangan Air Raksasa di Kenya

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

12 jam lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

13 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

14 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

3 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

4 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

4 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

4 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

4 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

4 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

5 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya