Pemakaman korban kerusuhan Jember dijaga ketat ratusan aparat kepolisian dan TNI di Kecamatan Puger, Jember (12/9). Tempo/Mahbub Djunaedy
TEMPO.CO , Jakarta:Pengasuh pesantren Darussholihin Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Isa Al Mahdi meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat segera turun ke Jember. MUI Pusat diharapkan bisa meredam gejolak kelompok masyarakat yang sedang bertikai. "Sekaligus meluruskan banyak isyu yang berkembang ke mana-mana soal konflik ini," kata Isa Al Mahdi, Kamis, 12 September 2013 malam.
Mahdi tak yakin MUI Jember dan MUI Jawa Timur mampu menengahi dan meredam situasi masyarakat yang beberapa kali terlibat bentrok sejak tahun 2012 lalu. "Buktinya, selama ini terus saja terjadi bentrok. Kami terus saja dituding Syi'ah dan macam-macam. Kami ini ingin hidup tenang dan damai," kata dia.
Putra sulung pengasuh pesantren Darussholihin, Ali Al Habsyi itu juga membantah pesantrennya menganut ajaran Syi'ah. Polemik dan isu Syi'ah-Sunni yang melibatkan keluarga dan pesantrennya itu sudah tuntas dalam dialog di gedung DPRD Jember Agustus tahun 2012 lalu. Saat itu, kata dia, ayahnya sudah bersumpah di hadapan pihak-pihak terkait dan Muspida Jember bahwa dia bukan penganut ajaran Syi'ah. "Apalagi dengan isu yang mengaitkan kami dengan rencana penambangan emas atau pasir besi. Apa itu? tidak benar dan tidak ada manfaatnya kami bagi kami," kata dia.
Halim SUbahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember, mengatakan, ketegangan antara pesantren Darussolihin yang dituding penganut Syi'ah dengan kelompok penganut Sunni yang dipimpin oleh Ustad Fauzi di Puger sudah mereda medio tahun 2012. MUI menyelesaikannya melalui dialog dan mediasi. "Kami juga sudah membuat rekomendasi antara kedua pihak, namun kedua kelompok diminta tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa di luar pesantren atau luar Puger agar tidak ada konflik," kata dia.
Halim menegaskan, kerusuhan Rabu, 11 September 2013 kemarin, tidak ada kaitannya dengan masalah agama atau perbedaan paham antara kelompok Syi'ah dan Sunni. Menurutnya, kerusuhan dipicu oleh sikap pesantren Darussholihin yang ngotot melaksanakan karnaval keluar kompleks pesantren. "Padahal kami, dan Muspika serta aparat kepolisian sudah meminta agar kegiatan dibatalkan atau ditunda saja. Karena sebelumnya ada gejala dan isu sekelompok orang yang tidak suka akan menganggu acara itu," katanya.
Pilpres 2024, Ini 3 Hal yang Bisa Menyebabkan Pemilu Ditunda
13 Februari 2024
Pilpres 2024, Ini 3 Hal yang Bisa Menyebabkan Pemilu Ditunda
Penetapan tanggal pemilu melibatkan proses diskusi yang panjang antara KPU, pemerintah, dan DPR. Bahkan, proses tersebut dapat memakan waktu hingga satu tahun.
