Kontras Mewakili Istri Munir ke Belanda

Reporter

Editor

Senin, 15 November 2004 21:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Istri Almarhum Munir, Suciwati, mengatakan Usman Hamid dari Kontras akan mewakili dirinya berangkat ke Belanda bersama Tim Forensik Polri. "Rencananya Usman akan berangkat hari Rabu (17/11) nanti bersama Tim Forensik Polri," ungkapnya ketika dihubungi TempoTempo, Senin (15/11) malam melalui telepon di Jakarta. Suciwati menegaskan kembali keinginannya untuk membentuk Tim Independen guna menyelidiki penyebab tewasnya Munir. Menurut Suciwati, keberadaan Tim Independen ini akan membantu penyelidikan sebagai second opinion kasus tersebut. "Sampai saat ini belum ada keputusan final dari pemerintah untuk menyelidiki meninggalnya suami saya. Rekan-rekan di media massa saya harapkan dapat membantu dengan kapasitasnya untuk menyadarkan pemerintah pentingnya keberadaan tim ini," tegasnya.Selain itu Suciwati juga menegaskan haknya kembali yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh pemerintah berupa hasil otopsi jenazah almarhum Munir. "Sampai saat ini saya masih mencoba menghubungi Kepala Polisi RI Da'i Bachtiar untuk menuntut hak saya berupa hasil otopsi suami saya," jelasnya.Menanggapi keinginan kepolisian yang meminta untuk membongkar kembali makam suaminya guna melakukan otopsi, Suciwati mengungkapkan keberatannya karena menganggap hasil otopsi yang telah dilakukan pihak Belanda sudah baik dan akurat. "Saya yakin hasil otopsi di Belanda sudah bagus. Penyebab meninggalnya suami saya menurut otopsi tersebut dikarenakan racun arsene, tinggal pihak kepolisian menindaklanjutinya. Dari pihak keluarga kita keberatan dan menolak rencana tersebut," ungkap Suciwati.Flamboyan - Tempo

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

15 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya