TEMPO.CO, Denpasar - Para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Padagang Bandara Internasional Ngurah Rai (P2B). Kamis, 5 September 2013, mengadukan nasibnya kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Mereka merasa terancam terusir dari bandara yang baru saja direnovasi tersebut. “Kami hanya ingin tetap berjualan seperti sebelum bandara direnovasi,” kata Humas P2B Nyoman Suharta.

Menurut Suharta, P2B terdiri dari 121 badan usaha, yang mempekerjakan sekitar 500 orang. Maka ribuan orang yang akan kehilangan mata pencaharian jika para pedagang disingkirkan dari Bandara Internasional Ngurah Rai.

Suharta menjelaskan, PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara justru lebih banyak memberikan stand tempat berjualan kepada para pedagang dari luar Bali, bahkan dari luar negeri.

Para pedagang mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 September 2013, bersamaan dengan acara peresmian Bandara Internasional Ngurah Rai yang telah direnovasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Suharta mengatakan unjuk rasa besar-besaran dilakukan agar semua pihak mengetahui nasib mereka. Apalagi, Presiden SBY saat itu juga akan meresmikan jalan tol Benoa-Nusa Dua.

Ketua P2B Wayan Sukses bahkan mengancam akan melakukan PHK terhadap karyawan tanpa memberikan uang pesangon jika tidak ada kepastian sampai 10 September mendatang. “Kami tidak bertanggungjawab atas nasib 500 karyawan, Masalah ini bukan karena kelalaian kami. Kami minta kepada pemerintah untuk mengurusnya,” ujarnya.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta yang menerima kedatangan para pedagang langsung menelpon manajemen PT Angkasa Pura I. Dia meminta pihak PT Angkasa Pura I datang ke Kantor Gubernur pada Jum’at besok, 6 September 2013, untuk membahas jalan penyelesaian terhadap nasib para pedagang.

“Saya juga akan mengundang DPRD Bali untuk menyelesaikan masalah ini. Yang jelas harus ada penyelesaian yang menguntungkan semua pihak,” ucap Sudikerta, mantan Wakil Bupati Badung itu.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi dari pihak manajemen PT Angkasa Pura I.

ROFIQI HASAN