TEMPO.CO, Jember-Wakil Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Jember, Jawa Timur, Abdul Qodim Manembojo menilai, tindakan aparat kepolisian di tengah polemik rencana penambangan pasir besi di Pantai Paseban, Kecamatan Kencong telah memanaskan situasi. Keberadaan polisi bersenjata lengkap di area pertambangan, kata Qodim, menunjukkan bahwa aparat lebih berpihak kepada investor ketimbang masyarakat. "Ada empat truk polisi bersenjata lengkap disiagakan di Mapolsek Gumukmas," kata dia, Selasa, 3 September 2013.
Menurut Qodim, pengiriman pasukan bersenjata lengkap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, kata dia, wilayah Jember bagian selatan tidak sedang dalam kondisi rawan. Masyarakat hanya meminta agar penambangan pasir besi dibatalkan. "NU Jember dan NU Kecamatan Kencong sudah sepakat menolak rencana penambangan pasir besi," kata dia.
Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Awang Joko Rumitro bersikukuh akan pasang badan untuk mengamankan kegiatan penambangan. Awang beralasan sudah mempelajari dokumen investor PT Agtika Dwi Sejahtera. Karena itu ia akan melindungi siapapun, termasuk penambang yang legalitas perijinannya sudah lengkap.
Tentang adanya polisi bersenjata lengkap di sekitar Desa Paseban, Awang tak membantah. Namun ia menampik hal itu sebagai bentuk intimidasi kepada masyarakat yang menolak tambang. "Memang ada giat patroli skala besar. Biasanya dibagi dua kelompok. Tapi ini jadi satu karena Brimob mau selesai tugas di Jember dan akan pindah ke Banyuwangi," kata dia.
Pasukan sebanyak empat satuan setingkat peleton itu, kata dia, memang membawa senjata lengkap. Menurut Awang senjata adalah kelengkapan pasukan karena mereka sedang melakukan patroli siaga untuk mengantisipasi tindak pidana kriminal, terorisme dan potensi daerah rawan. "Tapi hanya patroli biasa," kata dia.
