TEMPO Interaktif, Surabaya: Sutrisno dan Nanik Indarwati, orangtua Herlina, TKI yang divonis hukum gantung di Malaysia, berdemonstrasi di Kantor PT JSKB (Jatim Sukses Karya Bersama), PJTKI pengirim Herlina. Mereka bersama 15 aktivis dari Aliansi Buruh Migran (ABM) mendatangi kantor yang menempati sebuah rumah megah di Jalan Tidar 44 Surabaya, Kamis (11/11). Demonstrasi yang berlangsung tengah hari saat terik matahari menimpa ubun-ubun itu diisi dengan aksi mengusung keranda bertuliskan nama Direktur Utama PT JSKB. Keranda ini sebagai simbolisasi, sesungguhnya yang berhak mendapatkan hukuman mati bukan Herlina, tapi tekong yang memberangkatkannya.Aksi ini ditandai dengan digelarnya sejumlah poster. Sutrisno dan Nanik Indarwati adalah sebagian demonstran yang membawa poster itu. Di dalam poster ini, terdapat sejumlah tuntutan mereka, di antaraya meminta agar semua pihak menghentikan eksploitasi terhadap TKI.Setelah berorasi di depan pintu gerbang kantor berpagar setinggi 2,5 meter ini, kedua orangtua Herlina dan didampingi Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Migran Jatim dipersilakan masuk ke dalam kantor. Di sana, mereka ditemui Manajer Operasional PT JSKB, Zaini. Sedangkan, Direktur PT JSKB Gunawan sedang tidak di kantor.Selang satu jam kemudian, kuasa hukum PT JSKB, Edward Joyo Santoso juga menemui orangtua Herlina. Kepada PT JSKB, orangtua Herlina menyayangkan sikap perusahaan ini yang dinilainya tidak membela sama sekali. Padahal kasus ini telah menimpa Herlina sejak tiga tahun silam, hingga akhirnya divonis hukuman gantung. "Katanya anak saya dibantu, tetapi buktinya anak saya akan dihukum gantung," kata Nanik.Menanggapi tudingan itu, Edward menjelaskan pihaknya telah menjalin kontak dan berkomunikasi resmi dengan sejumlah pihak di Malaysia dan di Indonesia. Ia mengaku, PT JSKB telah mengirimkan surat dan menelepon agen pengerah tenaga kerja di Malaysia, KBRI di Malaysia, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur dan Departemen Tenaga Kerja di Jakarta."Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan persoalan TKI. Sehingga, kasus ini pun ditangani oleh Pusat, Deplu dan Depnakertrans. Kami juga memberikan bantuan untuk mengupayakan banding atau mendapatkan pengampunan dari Yang Dipertuan Agong Malaysia," kata Edward. Sunudyantoro - Tempo