TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai negeri sipil (PNS) yang jadi calo atau membantu peserta ujian lolos seleksi calon PNS bisa dipecat dari jabatan. Alasannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berniat membersihkan uji seleksi dari calo dan peserta titipan. "Kalau PNS bisa dipecat langsung. Kalau Undang-Undang PNS, bisa denda penjara," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Senin, 2 September 2013.
Azwar mengatakan, pemerintah secara khusus mendesain pemeriksaan hasil ujian untuk menghindari manipulasi nilai. Caranya dengan memusatkan dan mempersingkat rantai pemeriksaan lembar jawaban. Kini, kertas jawaban akan langsung dipindai oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. "Kalau ada orang bilang bisa lolos karena dekat dengan kementerian, kampus, atau Menpan, itu bohong. Sekarang langsung ke BPPT," ujar Azwar.
Jumlah peserta seleksi CPNS tahun ini melonjak ketimbang tahun lalu. Bila pada 2012 pesertanya hanya 13 ribu, kini CPNS yang ikut ujian mencapai 65 ribu orang. Menurut Azwar, angka itu baru berasal dari pelamar umum. Sementara dari pegawai honorer, jumlah pesertanya mencapai 600 ribu. "Pelamar honorer akan bersaing untuk mendapatkan 200 ribu posisi kepegawaian di kantor pemerintahan seantero Indonesia."
Dengan desain baru pemeriksaan hasil ujian, Azwar menjamin tak ada lagi calo dalam ujian CPNS. Ia pun menganggap cara ini mampu membantah citra bahwa ujian seleksi CPNS bisa diloloskan oleh calo. "Seperti tahun-tahun lalu yang mengatakan bisa lolos uji seleksi dengan membayar. Nyatanya, negeri ini harus bersih," kata Azwar.
ANANDA BADUDU
Berita Lainnya:
Jusuf Kalla: Jokowi Harus Nyapres
Jokowi Resmikan Blok G, Tanah Abang Macet
Begini Cara Jokowi Promosikan Blok G Tanah Abang
Relokasi Blok G Cepat, Jokowi Tungguin Tukang Cat
Pedagang Ucapkan Terimakasih kepada Jokowi
Berita terkait
Terkini Bisnis: Peternak Diminta Penuhi Sertifikasi Halal, CPNS Belum Kunjung Dibuka
4 jam lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau kepada para pengusaha di bidang ternak ayam agar segera memenuhi standar sertifikasi halal.
Baca SelengkapnyaCPNS 2024 Belum Kunjung Dibuka, Kemenpan RB: Screening Dokumen Usulan Belum Selesai
7 jam lalu
Kemenpan RB menjelaskan ada perbedaan teknis pengumpulan rincian formasi yang menghambat pengumuman CPNS tahun ini.
Baca SelengkapnyaKemenpan RB Tolak Tunda CASN 2024, Jamin Tak Ada Joki
9 jam lalu
Menteri PANRB menolak usulan Ombudsman untuk menunda seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 hingga Pilkada 2024 usai.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Seleksi CASN Lewat Sekolah Kedinasan Akan Dibuka Bulan ini
9 jam lalu
Ada 8 sekolah kedinasan yang akan membuka formasi seleksi CASN.
Baca SelengkapnyaSyarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024
10 jam lalu
Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?
Baca SelengkapnyaSiap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
23 jam lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTakut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak
1 hari lalu
Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.
Baca SelengkapnyaPendaftaran CPNS atau CASN 2024 Sudah di Depan Mata, Simak Syarat dan Tata Caranya
1 hari lalu
Pun untuk tahapnya ada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK, alias CASN yang direncanakan bulan Mei.
Baca SelengkapnyaSeleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik
1 hari lalu
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN
3 hari lalu
Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.
Baca Selengkapnya