DPR: Jalan Medan Merdeka Tak Usah Diganti  

Reporter

Senin, 2 September 2013 08:31 WIB

Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Hayono Isman, justru meminta agar Jalan Medan Merdeka tidak diganti dengan nama tokoh. Sebab, penggantian nama dinilai akan mengurangi nilai kesakralan jalan tersebut. “Rezim boleh berganti, tapi kemerdekaan (yang melekat di nama jalan) itu hanya satu,” kata politikus Demokrat ini.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, sepakat dengan Hayono. Menurut dia, kata “merdeka” adalah penghargaan tertinggi untuk merek yang berjuang demi kemerdekaan. “Apalagi letaknya di ring satu, di pusat pemerintahan,” katanya.

Usul soal perubahan nama jalan itu muncul setelah tahun lalu Sukarno dan Mohammad Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ketua Panitia 17, Jimly Asshiddiqie, mengatakan rencana perubahan nama jalan itu sudah dirundingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

“Lalu, muncul sejumlah nama, termasuk Soeharto dan Ali Sadikin,” katanya. “Tapi ini belum final, masih harus dibahas lagi.”

Penamaan jalan berdasarkan nama tokoh, kata Jimly, tak harus seorang pahlawan nasional. Nama tokoh yang akan diabadikan paling tidak memiliki peran penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Jimly menilai, Soeharto berperan dalam perjalanan Indonesia. Sedangkan Ali Sadikin memiliki andil dalam perkembangan Jakarta. “Pergantian nama ini bisa untuk rekonsiliasi politik,” ujarnya.

Joko Widodo menyatakan setuju dengan rencana perubahan nama itu. Sekarang dia tengah menunggu surat dari Panitia 17 ihwal pergantian nama untuk Jalan Medan Merdeka Utara dan Selatan. Tapi ia menolak mengomentari soal nama Soeharto. “Kita tuntaskan dulu yang dua itu,” kata Jokowi.

NANDA H | RINA A | SUNDARI | ANDRI EF | LINDA T | M MUHYIDDIN | SUSENO

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

11 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya