Kejagung Periksa Saksi Kasus BLBU di Aceh

Reporter

Editor

Fanny Febiana

Selasa, 27 Agustus 2013 16:18 WIB

Gedung Bundar Kejaksaan Agung. TEMPO/ Zulkarnain

TEMPO.CO, Banda Aceh - Tim penyidik dari Kejaksaan Agung datang ke Aceh untuk memeriksa saksi yang terkait kasus Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun 2012. Pemeriksaan mulai dilakukan di Kejaksaan Tinggi Aceh, Banda Aceh, hari ini. “Iya, benar, mulai dilakukan pemeriksaan beberapa saksi hari ini dalam kasus BLBU,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Aceh, Amir Hamzah, di Banda Aceh, Selasa, 27 Agustus 2013.

Amir mengatakan Kejaksaan Tinggi hanya menjadi fasilitator dalam memanggil saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sementara pemeriksaan dilakukan sendiri oleh tim dari Kejagung. Amir mengatakan telah memanggil beberapa saksi dengan perantara Dinas Pertanian Provinsi Aceh. Saksi yang dipanggil berasal dari dinas di daerah kabupaten yang menerima bantuan benih unggul tersebut, seperti Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil, dan Aceh Barat.

Amir juga belum dapat memastikan kapan pemeriksaan saksi ini selesai. “Itu wewenang dari Kejagung, mungkin informasi lengkapnya dari sana. Kami hanya memfasilitasi,” kata Amir. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Utama PT Hidayah Nur Wahana (HNW) dan Pimpinan Produksi PT HNW.

Kejaksaan menduga ada penyimpangan dalam penyaluran BLBU berupa padi lahan kering, padi hibrida, padi nonhibrida, dan kedelai yang tidak sesuai varietasnya, kurang volume dalam realisasinya, serta beberapa pelaksanaan yang fiktif. Proyek pengadaan benih mencakup untuk wilayah Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Utara.

ADI WARSIDI

Berita Terpopuler
Hari Ini Harga Emas Tak Naik
Wapres Boediono : Ekonomi Indonesia Lampu Kuning
Rupiah Belum Terdongkrak Paket Kebijakan Ekonomi
Dua Sekolah Penerbangan Tutup
Rupiah Melemah, Utang Luar Negeri Naik 30 Persen
DPR Setuju Pajak Barang Mewah Naik Jadi 150 Persen
Ini Kriteria Standarisasi Kawasan Industri

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya