TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi kesulitan dalam merampungkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di daerah Papua. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan faktor fasilitas transportasi dan jaringan komunikasi menjadi kendala utama dalam pendataan pemilih.
Husni mengatakan setelah berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, dia menemukan bahwa pencatatan daftar pemilih di sana memang butuh dukungan dari banyak pihak. "Jangankan KPU, bahkan pemerintahan juga tidak efektif berjalan," ujar Husni, Kamis, 22 Agustus 2013, di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
Menurutnya, koordinasi di Papua tidak maksimal dilakukan antara lain karena biaya transportasi yang mahal. "Fasilitas transportasi minim, sedangkan jarak antardaerah cukup jauh," kata Husni. Selain itu, anggaran yang disediakan oleh KPU juga tidak mencukupi.
Selain transportasi, kendala lain adalah listrik. Di Provinsi Papua Barat, kata Husni, dari 11 kabupaten, hanya tujuh yang dialiri listrik. "Dua kabupaten listriknya bersifat tentatif, lima kabupaten hanya ada listrik di malam hari," kata Husni. Jaringan komunikasi disana juga sangat tidak mendukung untuk pendataan secara online.
Untuk mengatasi hal tersebut, KPU kata Husni telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat untuk membantu kinerja KPU daerah. Bahkan menurutnya KPU juga telah mengirim tim supervisi dari Jakarta untuk membantu proses pendataan di sana.
Husni menuturkan, KPU kabupaten/kota yang tidak bisa mengunggah lewat internet akan dibantu oleh KPU provinsi. "Kalau tidak bisa mengirim data lewat internet, mereka akan kami fasilitasi untuk mengirim langsung ke Jakarta."
Walaupun banyak kendala, namun Husni yakin DPSHP akan bisa dirampungkan akhir Agustus mendatang dan akan disinkronisasi dengan data dari Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.
Sebelumnya diberitakan, hingga Rabu 21 Agustus 2013, jumlah DPSHP yang sudah masuk Sistem Informasi Data Pemilih mencapai 187,9 juta atau 90 persen dari jumlah keseluruhan.
Di provinsi Papua, dari jumlah total calon pemilih sebanyak 3 juta, yang masuk daftar pemilih baru 251.498 orang atau sekitar 8 persen. Bahkan di Provinsi Papua Barat, belum ada yang masuk sama sekali ke dalam daftar pemilih. Namun ini bukan berarti tak ada pendataan, tapi beberapa data masih ditulis secara manual di tingkat kecamatan.
FAIZ NASHRILLAH
Topik terhangat: Suap SKK Migas | Sisca Yofie | Rusuh Mesir | Konvensi Partai Demokrat | Pilkada Jatim
Berita terpopuler:
KPK: Djoko Susilo Cuma Bisa Jadi Ketua RT
Lulung: Saya The Godfather
Punya Mertua Kaya, Jenderal Moeldoko: Alhamdulilah
Jenderal Moeldoko: Saya Bukan Ahli Surga
Ini Daftar Lengkap Kekayaan Jenderal Moeldoko
