Kapal Freedom Flotilla ke Papua Akan Dihadang

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 19 Agustus 2013 06:11 WIB

Freedom Flotilla dalam pelayaran menuju Gaza (electronicintifada.net)

TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah mengerahkan pasukan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk menghadang kapal Freedom Flotilla, yang bertolak dari Australia menuju perairan Papua. Sebanyak 50 penumpang kapal—sebagian di antaranya merupakan warga negara Australia—terancam ditangkap.

"Mereka tidak memiliki visa untuk melintasi wilayah Indonesia," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, melalui pesan pendek kemarin.

Djoko mengaku telah berbicara dengan Duta Besar Australia Greg Moriaty mengenai rencana keberangkatan kapal tersebut. Dalam pembicaraan itu, kata dia, Greg menyebutkan kapal yang berisi warga Australia dan masyarakat Papua itu akan berlayar dari Cairns di pantai timur Australia menuju Papua Nugini, selanjutnya ke Merauke, Papua.

Djoko memperingatkan Greg agar menahan kapal tersebut jika berniat masuk ke wilayah Indonesia. “Tidak boleh ada negara yang menjadi tempat pemberangkatan siapa pun yang hendak mengganggu kedaulatan negara lain,” kata Djoko.

Penumpang kapal itu dikabarkan akan memasuki perairan Indonesia tanpa kelengkapan surat izin imigrasi dan pelayaran. Kegiatan menerabas batas diklaim sebagai bentuk protes terhadap kekerasan yang dialami masyarakat Papua sejak bergabung dengan Indonesia pada 1960. Salah seorang penumpang kapal itu adalah Jacob Rumbiak, warga Papua yang mengasingkan diri di Australia. Selain itu, terdapat warga Aborigin, Kevin Buzzacott, dan mantan tentara Australia bernama Stacey.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Papua Nugini juga menolak kedatangan kapal Freedom Flotilla. Penolakan terjadi setelah pemerintah menyampaikan sikap mengenai Provinsi Papua dan Papua Barat ke negara itu.

Juru bicara Kedutaan Besar Australia, Ray Marcello, mengatakan pemerintahnya telah melarang kapal berisi pemrotes tersebut berlayar memasuki wilayah Indonesia. Jika mereka memaksa melintasi perairan Indonesia tanpa izin, kata dia, ada risikonya. “Kalau melanggar hukum, kami akan berikan bantuan kepada warga Australia.”