TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Keseriusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Yogyakarta mengganjal KH Hasyim Muzadi untuk maju lagi sebagai Ketua Umum PBNU semakin terlihat. PWNU DIY telah menetapkan enam kreteria bagi calon ketua PBNU yang harus dipilih dalam Muktamar akhir bulan ini di Donohudan. Dari enam kreteria yang ditetapkan PWNU DIY, Hasyim Muzadi terlihat tidak memenuhi dua kreteria yang ada. "Dari kriteria itu, tujuan kita adalah mengembalikan NU agar menjadi organisasi keagamaan dan bukan organisasi politik atau setidaknya bisa diperalat untuk kepentingan politik individu," kata wakil rois Syuriah PWNU DIY, Achmad Malik Madany dalam jumpa pers Kamis (4/11).Dijelaskan Malik, dalam muktamar NU ke 31 di Donohudan nanti, kelompok-kelompok petualang politik dan orang-orang yang hanya menjadikan NU sebagai kendaraan politik mestinya tidak dipakai lagi. Sosok ketua tanfidz dan ketua syuro, kata dia, menjadi penting dan harus dipilih orang yang betul-betul mempunyai kemampuan memimpin warga NU yang jumlahnya sangat banyak.Dari enam kriteria yang dibuat PWNU DIY, poin keempat menyebut, ketua NU adalah non partisan secara politik dan tidak pernah terlibat dosa politisasi NU. Poin ke enam menyebutkan ketua tanfid harus sanggup untuk tidak memanfaatkan NU demi kepentingan politik kekuasaan."Kalau berkait Hasyim Muzadi, dalam pemilu kemarin dia jelas maju dalam perebutan wakil presiden yang dicalonkan oleh PDIP. Artinya dia telah berpolitik sementara NU bukan organisasi politik. Hasyim sendiri tidak mau mundur dari jabatan Ketua PBNU," kata Malik.Kriteria lain bagi calon ketua tanfidz PBNU yang ditetapkan PWNU DIY adalah secara keilmuan mampu menjadi juru bicara sebuah organisasi keulamaan, mampu menerjemahkan pesan-pesan keagamaan dalam aksi pemberdayaan umat, mampu berkomunikasi dengan berbagai kelompok sosial dan memiliki watak kepemimpinan sosial dan visi pemeberdayaan umat.Sementara itu, menurut wakil ketua tanfidz PWNU DIY Mohamad Maksoem mengatakan, ke depan NU harus betul-betul kembali sesuai dengan khitahnya. Jika selama ini kredibilitas NU justru banyak dirusak oleh fungsionaris tanfidz sendiri akibat syahwat politik mereka, kata Maksoem, maka ke depan sosok ketua PBNU harus betul-betul orang yang cakap dan independen."Berpolitik memang hak asasi manusia. Tapi NU juga mempunyai aturan yang jelas mengenai masalah tersebut. Jadi kalau mau berpolitik, salurannya sudah ada entah itu di PKB, Golkar, PDIP, PPP atau partai politik yang lain. Yang jelas kalau mau berpolitik tidak boleh di NU," kata Maksoem.Sementara itu, menurut Ketua Syuriah pengurus NU cabang Kabupaten Sleman KH Makmun Murri mengatakan, dalam muktamar nanti Hasyim Muzadi harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama menjadi ketua PBNU. Termasuk juga, kata dia, langkah untuk maju sebagai calon wakil presiden dari PDIP."Pak Hasyim harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan itu semua. Bisa saja pertanggungjawaban tidak diterima tapi bisa juga sebaliknya. Sehingga masalah ini tergantung hati nurani muktamirin dalam memikirkan NU," kata Makmun. Syaiful Amin - Tempo