Pemerintah Belum Pastikan Soal Baiat Warga Syiah

Reporter

Editor

Amirullah

Selasa, 13 Agustus 2013 15:24 WIB

Seorang warga Syiah menangis saat harus di pindahkan dari tempat pengungsian di GOR Bulutangkis, Sampang, Madura, (20/6). Fatwa MUI yang mengatakan bahwa Syiah merupakan aliran sesat membuat ribuan santri dan warga mengusir warga Syiah dari Madura. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah belum mengetahui kebenaran informasi soal adanya proses baiat terhadap warga Syiah di Madura. Pemerintah mengklaim tidak pernah menganjurkan solusi konflik Sampang melalui pemaksaan keyakinan.

"Itu bukan sikap pemerintah. Dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada yang seperti itu," kata Gamawan Fauzi saat ditemui di Istana Negara, Selasa, 13 Agustus 2013.

Ia menyatakan pemerintah masih harus mengecek informasi tersebut karena tercampur dengan pendapat beberapa kelompok. Demikian juga perihal kebenaran terlibatnya pemerintah daerah saat memaksa warga Syiah menandatangani persetujuan meninggalkan alirannya.

"Keyakinan itu urusan orang dengan Tuhan. Pemerintah tidak ada pemaksaan itu," kata Gamawan. (Baca: Wawancara Menteri Agama soal Syiah Sampang)

Menurut dia, sikap pemerintah sudah jelas, yaitu ingin memberikan jaminan keamanan bagi warga Syiah untuk kembali ke kampung halaman, Sampang. Pemerintah juga berharap seluruh masyarakat di Sampang dapat hidup rukun, damai, dan harmonis.

"Makanya pemerintah mengajak para ulama, organisasi masyarakat keagamaan untuk berdialog dan membuat persepsi bersama."

Sejumlah warga Syiah dikabarkan mendapat surat dan pemaksaan untuk meninggalkan alirannya beberapa hari sebelum Idul Fitri 1434 Hijriah. Pemaksaan ini diduga sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik antara warga Syiah dan Sunni di Sampang, Madura.

FRANSISCO ROSARIANS


Berita Terpopuler:
Siapa E, Perwira Polisi Teman Dekat Sisca Yofie

Telepon Sisca Yofie Digilir Empat Orang

Jokowi Datangi Tanah Abang, Periksa Got Mampet

Tenabang Beres, Jokowi Ditunggu PKL Pasar Gembrong

Ini Pengakuan Lengkap Pembunuh Sisca Yofie

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya