TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah belum mengetahui kebenaran informasi soal adanya proses baiat terhadap warga Syiah di Madura. Pemerintah mengklaim tidak pernah menganjurkan solusi konflik Sampang melalui pemaksaan keyakinan.
"Itu bukan sikap pemerintah. Dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak ada yang seperti itu," kata Gamawan Fauzi saat ditemui di Istana Negara, Selasa, 13 Agustus 2013.
Ia menyatakan pemerintah masih harus mengecek informasi tersebut karena tercampur dengan pendapat beberapa kelompok. Demikian juga perihal kebenaran terlibatnya pemerintah daerah saat memaksa warga Syiah menandatangani persetujuan meninggalkan alirannya.
"Keyakinan itu urusan orang dengan Tuhan. Pemerintah tidak ada pemaksaan itu," kata Gamawan. (Baca: Wawancara Menteri Agama soal Syiah Sampang)
Menurut dia, sikap pemerintah sudah jelas, yaitu ingin memberikan jaminan keamanan bagi warga Syiah untuk kembali ke kampung halaman, Sampang. Pemerintah juga berharap seluruh masyarakat di Sampang dapat hidup rukun, damai, dan harmonis.
"Makanya pemerintah mengajak para ulama, organisasi masyarakat keagamaan untuk berdialog dan membuat persepsi bersama."
Sejumlah warga Syiah dikabarkan mendapat surat dan pemaksaan untuk meninggalkan alirannya beberapa hari sebelum Idul Fitri 1434 Hijriah. Pemaksaan ini diduga sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik antara warga Syiah dan Sunni di Sampang, Madura.
FRANSISCO ROSARIANS
Berita Terpopuler:
Siapa E, Perwira Polisi Teman Dekat Sisca Yofie
Telepon Sisca Yofie Digilir Empat Orang
Jokowi Datangi Tanah Abang, Periksa Got Mampet
Tenabang Beres, Jokowi Ditunggu PKL Pasar Gembrong
Ini Pengakuan Lengkap Pembunuh Sisca Yofie
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
10 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
13 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
51 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
57 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya