TEMPO Interaktif, Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) Kontras dan Imparsial mempertanyakan rencana kenaikan anggaran pertahanan menjadi 5,58 persen (Rp 46 triliun) oleh Menteri Pertahanan. Pernyataan diungkapkan dalam siaran pers bersama "Mempertanyakan rencana kenaikan anggaran pertahanan" di Kantor Kontras Jakarta, Senin (1/11). Ketiga LSM tersebut tidak setuju dengan rencana Menhan. Ada lima alasan yang mendasari, pertama, kondisi keuangan negara yang terbatas, dengan devisit RAPBN 2005 0,8 persen. Padahal, belum memperhitungkan harga minyak yang mencapai US$ 54 per barel. Kedua, kontra produktif dengan program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan anggaran melalui kenaikan pajak akan menurunkan kemampuan menabung masyarakat dan investasi swasta, sedangkan alternatif pinjaman bukan solusi. Ketiga, Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, yang dengan perang dapat meningkatkan investasi industri senjata yang menyerap tenaga kerja banyak. Keempat, pemerintah belum dapat merealisasikan kebutuhan anggaran bagi sektor lain seperti pendidikan (harus 20 persen), kesehatan (baru 2,5 persen), penegakan hukum dan HAM (baru 1,3 persen). Kelima, Tingkat ancaman keamanan Indonesia yang belum mendesak untuk meningkatkan anggaran.Mereka juga mengajukan beberapa solusi diantaranya efisiensi anggaran pertahanan, pengurangan anggaran untuk TNI AD melalui pengapusan komando eritorial secara bertahap, memperjelas pertahanan dan keamanan melalui pembagian tugas dan wewenang TNI dan Polri yang jelas serta pemangkasan birokrasi untuk memperkecil kebocoran anggaran. Eworaswa - Tempo