TEMPO Interaktif, Jakarta: Dua menteri kabinet Indonesia Bersatu telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Menko Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris. "Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang mereka serahkan, saat ini sedang diteliti Deputi Bidang Pencegahan," kata Sjahruddin Rasul, wakil ketua KPK, Senin (1/11) di ruang kerjanya. Sesuai dengan undang-undang No.28 tahun 1999, pejabat publik harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Menurut rencana, hari ini, ada tiga menteri kabinet Susilo Bambang Yudhoyono juga akan menyerahkan laporan harta kekayaan. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Keuangan Yusuf Anwar, dan Menteri Koperasi Suryadama Ali. Deputi Bidang Pencegahan KPK Waluyo mengatakan, pihaknya akan memeriksa kelengkapan dokumen LHPKN yang dilaporkan menteri tersebut. "Akan kita umumkan setelah proses verifikasi selesai," katanya, tanpa bisa memastikan kapan.Sutarto - Tempo
Korupsi100 Hari SBY - JKKomisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara | KPKPNKomisi Pembarantasan Korupsi
Berita terkait
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo
2 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Baca SelengkapnyaBekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya
3 jam lalu
Jaksa KPK mengatakan eks Hakim Agung Gazalba Saleh berupaya menyembunyikan uang hasil korupsi dengan cara membeli mobil, rumah, hingga logam mulia.
Baca SelengkapnyaWarga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
1 hari lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaBeredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
2 hari lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
4 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
4 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
4 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaProfil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
5 hari lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
5 hari lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
6 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Gerindra Sebut Penambahan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo Adalah Hal Bagus, Ini Alasannya
3 jam lalu
