TEMPO.CO , Jakarta: Kementerian Luar Negeri belum memutuskan untuk memulangkan warga negara Indonesia di Mesir yang tengah ada gejolak politik. "Kami tidak akan gegabah mengeluarkan sebuah statement, misalnya menarik WNI dari Mesir," kata Marty di kantornya, Kamis, 1 Agustus 2013.
Menurut Marty, sikap pemerintah itu berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap Mesir. "Kita kan juga sering merasakan, di masa lalu, ketika ada masalah, lalu ada satu negara mengeluarkan travel advisory, kan rasanya kurang pas," ujar dia.
Kendati begitu, pemerintah telah mengeluarkan imbauan kepada warga Indonesia di Mesir menghindari kumpulan massa. "Kami mengimbau kepada WNI agar menghindari kumpulan massa, apalagi ikut demonstrasi," ucap Marty.
Ia memastikan situasi di Mesir dan keamanan warga Indonesia tetap terus dipantau pemerintah.
Kementerian Dalam Negeri Mesir, Rabu, 31 Juli 2013, mengeluarkan pernyataan yang memberikan kuasa penuh kepada aparat kepolisian untuk membersihkan para demonstran, pendukung presiden terguling Muhammad Mursi, dari jalanan karena dianggap telah mengancam keamanan nasional. “Situasi di Lapangan Rabaa al-Adawiya dan Nahda kian membahayakan, oleh sebab itu, terorisme dan aksi blokade jalanan tidak bisa diterima lagi karena telah membahayakan keamanan nasional,” begitu satu butir dari bagian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Mesir, Rabu, 31 Juli 2013.
Sejak presiden Muhammad Mursi digulingkan oleh militer pada 3 Juli 2013, penyokong pemimpin dari kalangan Islam, Al-Ikhwanul Al-Muslimin, terus berunjuk rasa. Mereka saban hari menggelar demonstrasi di kedua lapangan Rabaa al-Adawiya dan Nahda- guna menuntut pemulihan kekuasaan Mursi.
"Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menghadapi dan mengakhiri tindakan berbahaya. Dalam hal ini, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan semua yang diperlukan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku," tegas pernyataan itu.
PRIHANDOKO
Topik Terpanas:
Ahok vs Lulung | Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Daging Impor
Berita terkait
Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar
1 jam lalu
Biro-biro di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak percaya Israel gunakan senjata dari Washington tanpa melanggar hukum internasional
Baca SelengkapnyaRusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat
1 jam lalu
Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam negara-negara Barat akan mendapat balasan tegas jika aset-aset Rusia yang dibekukan, disita
Baca SelengkapnyaWNI Selamat dalam Gempa Taiwan
1 hari lalu
Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini
Baca SelengkapnyaIOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
1 hari lalu
IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
Baca Selengkapnya23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award
1 hari lalu
Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia
8 hari lalu
Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?
Baca SelengkapnyaKemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB
9 hari lalu
Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.
Baca SelengkapnyaMenteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel
11 hari lalu
Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah
Baca SelengkapnyaReaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel
12 hari lalu
Serangan Iran ke Israel menuai respon berbeda para pemimpin dunia.
Baca SelengkapnyaMoskow Menyindir Israel yang Tak Pernah Mengutuk Serangan Ukraina ke Rusia
13 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Rusia merasa punya kewajiban mengutuk serangan rudal dan drone oleh Iran ke Israel pada Sabtu, 13 April 2024.
Baca Selengkapnya