TEMPO Interaktif, Jakarta:Bagai bola salju, langkah KPK yang disusul menteri Koordinator Pendayagunaan Aparatur Negara yang melarang pejabat negara menerima parsel, bergulir terus. Menggelundung terus semakin besar. Kali ini giliran Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menambah bobot pelarangan itu. Wakil Koordinator ICW , Lucky Djani Jumat (29/10) kepada TEMPO bahkan menyebut upaya KPK ini seharusnya dilembagakan langsung oleh presiden. “Bisa lewat instruksi presiden penolakan parsel,” kata Lucky. Alasannya, upaya pencegahan korupsi lewat penolakan parsel akan lebih efektif jika dilakukan langsung oleh presiden. Lucky jugas berharap agar presiden juga mengatur sanksi, jika terbukti pejabat negara menerima hadiah. Soalnya, sudah menjadi semacam tradisi menjelang peringatan hari besar, pejabat publik di negeri ini akan kebanjiran hadiah. Bentuknya pusparagam, dari makanan sampai uang tunai lewat cek. Nah, upaya pelarangan menerima parsel ini menurut Lucky, teramat seksi untuk pendidikan publik. Sekaligus sebagai upaya meluruskan praktek korupsi yang selama ini sulit diberangus. Erry Riyana Hardjapamekas, wakil ketua KPK memandang tradisi memberi parsel ini berkembang dari kebiasaan saling berbagi makanan. Tapi menurut Erry, belakangan berkembang menjadi praktek korupsi. Ini karena isi parsel tidak lagi makanan, tapi “bahkan ada yang memberi kristal mahal,” kata Erry. Walhasil, parsel yang dikirim menurut Erry, sudah tidak proposional lagi. Perihal larangan itu, Erry mengakui KPK tidak mempunyai landasan hukum apapun dalam mengokohkan himbauan mereka ini. Menurut Erry, putusan ini semata-mata merupakan pendapat KPK untuk melakukan pencegahan. Bercermin dari negeri jiran Singapura dan Amerika Serikat, Lucky menilai seharusnya pejabat publik melaporkan pemberian yang diterimanya selagi menjabat. AS memberi batasan nilai US$ 50 keatas untuk hadiah yang harus dilaporkan ke negara. Untuk Indonesia, Lucky menaksir batas bawahnya sekitar Rp 500 ribu.Belakangan, menurut Lucky, himbauan larangan meenrima parsel ini menggema sampai jauh. Beberapa pejabat publik sudah mengeluarkan pernyataan akan menolak pemberian parsel saat lebaran. ”Ada kesan bahwa tiap institusi berlomba-lomba menolak parsel, ini sangat baik,” ungkap Lucky.Kedepannya, lanjut Lucky, pejabat publik di Indonesia harus membiasakan diri untuk melapor pada KPK bila menerima hadiah yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Dengan kebiasaan ini, menurut Lucky, Indonesia akan terbebas dari budaya suap dan uang terima kasih yang selama jadi wabah penyakit korupsi dikalangan pejabat negara. Sutarto