TEMPO.CO, Bandung - Kesan serta kecenderungan perempuan lebih bersih ketimbang lelaki soal urusan korupsi, sepertinya harus ditimbang ulang. Penelitian dosen Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Aceng Abdullah dalam disertasinya yang berjudul "Komunikasi Korupsi" menemukan fakta lain.
"Perempuan umumnya digunakan sebagai negosiator atau perantara karena punya kemampuan berkomunikasi tentang korupsi," kata Aceng di sela sidang terbukanya di Ruang Sidang Program Pascasarjana Unpad, Rabu, 31 Juli 2013.
Dari hasil risetnya, banyak perempuan yang punya interaksi bagus, supel, dan kepercayaan dirinya tinggi. Kemampuan itu umumnya dipakai untuk menjadi negosiator atau perantara korupsi.
Aceng menyebut beberapa nama, mulai dari perempuan yang menjadi calo mahasiswa baru ke kampusnya, hingga yang berurusan dengan KPK, seperti Nunun Nurbaitie, Malinda Dee, Miranda Gultom, Angelina Sondakh, serta Arthalita Suryani, Neneng Sri Wahyuni, Yulianis, Wa Ode Nurhayati.
Sebelumnya, menurut Aceng, citra perempuan sebagai sosok yang jujur pernah mengemuka dari hasil penelitian Bank Dunia pada 1999. Hasrat perempuan untuk korupsi disebutkan jauh lebih rendah dibanding lelaki. Karena itu, Bank Dunia merekomendasikan semua negara agar memberi lebih banyak kursi untuk perempuan di pemerintahan, parlemen, dan kehakiman untuk mengurangi tingkat korupsi. "Perempuan itu korban kesewenangan pelaku korupsi lain," katanya. Itu sekarang berubah.
Selain itu, menurut Aceng, pengguna bahasa korupsi hanya pada kalangan tertentu atau komunitas yang hidup terpencar. Ragam bahasanya ada yang lugas, tersembunyi, sulit ditafsirkan orang yang tak terbiasa dalam interaksi kolusi, korupsi, dan nepotisme, memakai simbol, dan bernada memelas.
ANWAR SISWADI
Topik Terpanas:
Ahok vs Lulung | Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Daging Impor
Berita Terpopuler:
Ahok-Lulung Berseteru, Ini Kata Kemendagri
Joe Taslim Pindah Agama Demi Cinta
Bang Ucu: PKL Bongkar Sendiri atau Saya Bakar
SBY ke Lumajang, Dukun Semeru Dikerahkan
Ahok: Jewer Saja, Kuping Saya Sudah Panjang, Kok!
Briptu Rani Syok Dipecat dari Kepolisian
Berita terkait
KPK Ajak Anak Muda Berpartisipasi pada Festival Lagu Antikorupsi
11 Agustus 2017
Festival ini merupakan salah satu upaya KPK dalam pencegahan korupsi di kalangan anak muda.
KPK Gelar Festival Lagu Anti Korupsi dengan Juri Sandy Canester
7 Agustus 2017
KPK menyelenggarakan Festival Lagu Suara Anti Korupsi dengan juri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Sandy Canester.
Baca SelengkapnyaKPK Bekali Kiat Menolak Korupsi kepada 38 Finalis Putri Indonesia
27 Maret 2017
Sebanyak 38 wanita rupawan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan finalis ajang Putri Indonesia 2017.
Baca SelengkapnyaHanya Naik 1 Poin, Istana Berharap CPI Tahun Ini Lebih Baik
25 Januari 2017
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki berharap skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang diraih Indonesia pada tahun ini lebih baik lagi.
Baca SelengkapnyaTI: Paket Kebijakan Perbaiki Indeks Korupsi Indonesia
25 Januari 2017
Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, skor CPI Indonesia naik lima poin.
Baca SelengkapnyaKorupsi (Atas Nama) Partai
24 Oktober 2016
Rasanya tidak ada partai politik di Indonesia yang secara resmi memerintahkan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi yang kemudian harus disetor ke partainya. Yang ada, partai tutup mata atas sumbangan kadernya, seberapa pun besarnya. Partai pada umumnya juga tidak pernah mempertanyakan asal-usul kontribusi dari kadernya. Konon, partai tidak boleh berburuk sangka terhadap kadernya sendiri, kendati jumlah dana yang disetor tidak masuk akal. Biasanya, kader yang banyak memberi dana untuk partai akan mendapat "reward", misalnya akan mendapat prioritas kalau ada lowongan jabatan di kelengkapan DPR, masuk panitia khusus yang menarik, jabatan di internal partai, atau nomor bagus calon anggota legislatif dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaSiasat Kenaikan Subsidi Partai
21 Oktober 2016
Lagi, Kementerian Dalam Negeri melempar wacana kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik. Akankah gagasan ini menjadi langkah yang tepat untuk pembenahan partai?
Setahun lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah mengusulkan hal yang sama, yakni menaikkan bantuan keuangan partai sebesar Rp 1 triliun untuk semua partai yang memiliki kursi di DPR. Belum sempat direalisasi, usul tersebut kandas akibat penolakan masyarakat.
Resep Denmark Jadi Negara Paling Bersih dari Korupsi
16 Maret 2016
Apa resep Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi?
Baca SelengkapnyaSurvei BPS: Perilaku Antikorupsi Masyarakat Menurun
22 Februari 2016
Hasil survei BPS menunjukkan pengalaman antikorupsi
masyarakat lebih rendah dibanding persepsinya.
Kabar Baik, Peringkat Korupsi Indonesia Membaik!
27 Januari 2016
Kenaikan peringkat salah satunya berkat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya