TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam seratus hari pertama, pemerintah akan memfokuskan penanganan korupsi pada kasus-kasus yang berpotensi mengembalikan uang negara. Agar dapat mencapai target tersebut, pemerintah akan menyusun kebijakan untuk menghapus semua hambatan prosedural penanganan korupsi. Menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Mulyani Indrawati, pemerintah juga akan membentuk Komisi Pengawas Kejaksaan untuk mengawasi kinerja kejaksaan. “Kalaupun tidak selesai dalam waktu seratus hari, paling tidak kita telah mulai melakukan inisiatifnya sebagai landasan kebijakan jangka menengahnya,” kata Sri Mulyani seusai Sidang Kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/10). Rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memakan waktu hampir empat jam khusus membahas program seratus hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu.Pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan sendiri telah diamanatkan undang-undang. Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi terbentuknya pengadilan korupsi yang adil. Beberapa staf ahli juga akan direkrut guna mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi. Sapto P
Berita terkait
Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit
7 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
7 jam lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?
8 jam lalu
Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
2 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
2 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor
3 hari lalu
Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.
Baca SelengkapnyaRespons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor
3 hari lalu
Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
3 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
Baca SelengkapnyaNetizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
4 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Baca SelengkapnyaMinta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai
4 hari lalu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.
Baca Selengkapnya
