Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman. TEMPO/Dwianto Wibowo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Nasional Marciano Norman mengaku lembaganya tidak akan melakukan penyadapan terhadap semua pemimpin negara dan delegasi yang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) pada Desember 2013 di Bali. BIN menghormati dan menjamin keamanan informasi dan komunikasi selama pertemuan kepada para negara tamu.
"Kami memberi jaminan insiden penyadapan di Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada 2009 di London tidak akan terjadi di Indonesia," kata Marciano Norman saat ditemui di kantor Presiden, Senin, 29 Juli 2013.
Sesuai dengan tata hubungan internasional, menurut dia, setiap pemimpin dan delegasi negara harus mendapatkan jaminan keamanan dalam kunjungan ke negara lain. Keamanan tidak hanya meliputi kegiatan, tetapi juga pemberitaan dan informasi.
Berkaitan dengan penyadapan SBY di London, BIN sendiri mengklaim sedang melakukan evaluasi terhadap tingkat keamanan informasi. BIN berupaya terus meningkatkan kemampuan dan teknologi mereka agar dapat mengimbangi perkembangan teknik penyadapan negara-negara tetangga.
"Kalau tidak dilakukan, kita dengan mudah akan mengalami kebocoran informasi," kata dia. Peningkatan kemampuan dan keamanan ini, menurut Marciano, dilakukan dengan kerja sama dan pengembangan bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Saya rasa kita memang harus meningkatkan kembali," kata Marciano.
SBY dan delegasi Indonesia dikabarkan menjadi korban penyadapan intelijen Inggris saat KTT G20 di London. Data tersebut kemudian tersebar dan dimanfaatkan pemerintah Australia untuk kepentingan politik, terutama dalam proses pencalonan Australia menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pemerintah mengetahui informasi penyadapan terhadap Presiden melalui dua media Australia, yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaan media itu, dikabarkan pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelijen Inggris. Ketika itu, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh hasil penyadapan atas SBY, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan Presiden Cina (waktu itu) Hu Jintao.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.
