Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat akan meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, (2/6). Presiden SBY usai dari Amerika Serikat dalam menerima World Statesman Award 2013 dari Appeal of Conscience Foundation (ACF). TEMPO/Subekti
"Belum kami ketahui reaksi presiden. Dari segi etika hubungan antarnegara, penyadapan memang harus dihindari. Informasi dapat melalui mekanisme dan cara yang wajar dalam hubungan antarnegara," kata Staf Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah saat ditemui di Istana Negara, Senin, 29 Juli 2013.
Ia menyatakan pemerintah memang sudah mengetahui bahwa ada tindakan penyadapan yang dilakukan Amerika dan Inggris sebagai tuan rumah pada beberapa negara tertentu. Akan tetapi, menurut dia, informasi subtansi alasan penyadapan terkait dengan pencalonan sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). "Substansi beragam sekali, apakah substansi di G20 atau yang lainnya. Kita harus lihat kembali," kata Faiz.
Informasi penyadapan Indonesia justru dikabarkan dua media di Australia yaitu The Age dan The Sydney Morning Herald yang berada di bawah Fairfax Media. Dalam pemberitaannya, dikabarkan bahwa pemerintah Australia mengambil keuntungan terhadap hasil penyadapan Indonesia oleh agen intelejen Inggris.
Dalam dokumen yang diterimanya, Perdana Menteri Kevin Rudd memperoleh hasil penyadapan beberapa pemimpin Asia-Pasifik, yaitu SBY, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan mantan Presiden Cina Hu Jintao.
Faiz menyatakan, presiden sendiri belum berencana membahas informasi ini dengan Kevin Rudd yang dikabarkan sering berkomunikasi melalui telepon. Pemerintah masih berupaya untuk menyelidiki kerugian informasi seperti apa yang dihasilkan dari penyadapan di London tersebut.
"Harus dikaji kembali derajat kebocorannya, apakah esensi atau tentang pencalonan DK PBB. Kita sudah memiliki posisi yang jelas negara mana yang kita pilih atau dukung. Tanpa disadap juga sudah bisa lewat jalur normal," kata Faiz.
